DPRD DKI: Tunjangan Anggota di APBD-P 2017 Dianggarkan Rp 12 M

Jakarta - Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI Jakarta Muhamad Yuliadi mengatakan kebutuhan tunjangan anggota DPRD diestimasikan Rp 12 miliar. Jumlah itu akan dimasukan dalam APBD-P 2017.

"Kita kebutuhannya itu, jumlahnya Rp 12,556 miliar," kata Yuliadi, di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Angka tersebut untuk kebutuhan tunjangan anggota dewan hingga akhir tahun 2017. Yuliadi menyebutkan beberapa tunjangan yang akan dinaikan, yaitu tunjangan komunikasi, tunjangan reses, dan tunjangan representasi.

Sementara itu, Yuliadi membantah adanya permintaan kenaikan tunjangan perjalanan ke luar negeri, tunjangan rapat pimpinan yang mencapai Rp 3 juta, dan soal tunjangan transportasi.

"Enggak ada (kenaikan itu)," kata Yuliadi.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum menandatangani kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI. Djarot menegaskan komponen di anggaran tersebut saat ini telah dikunci di sistem e-budgeting.

Dengan demikian hanya komponen anggaran yang sesuai aturan yang akan disetujui. Nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

"Tolong dibedakan antara APBD-P dan Pergub. Pergub belum saya tandatangani, tapi kita itu kan pakai sistem e-budgeting sehingga harus dimasukkan komponen ini," kata Djarot, di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Saksikan Video 20detik! Gubernur Djarot Kesal Muncul Tunjangan Transportasi Anggota DPRD di RAPBD Perubahan 2017

(yld/nvl)