Ini Rekomendasi DPRD ke Pemprov DKI di Paripurna Istimewa

Jakarta - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama Pemprov DKI tentang laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Beberapa rekomendasi yang disampaikan ke Pemprov misalnya agar tidak ada anggaran yang tak terserap.

Rekomendasi itu dibacakan oleh anggota Komisi E DPRD DKI Meity Magdalena Ussu. Ia menyebutkan beberapa rekomendasi terkait bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Baca juga: Ini Daftar Kenaikan Tunjangan DPRD DKI yang Berujung Polemik

Di bidang pemerintahan, DPRD meminta agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan kinerjanya. Serta mengingatkan penyerapan anggaran yang maksimal.

"DPRD mengharapkan kepada seluruh SKPD di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup agar lebih matang dalam membuat perencanaan kegiatan sehingga tidak terjadi lagi kegiatan yang tidak terserap yang membuat SILPA (sisa anggaran)", kata Meity di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).

Selain itu DPRD berharap agar tidak ada lagi kegiatan yang tidak terserap karena gagal lelang dan pembebasan lahan. Dia meminta agar para SKPD melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status tanah.

Baca juga: DPRD Gelar Rapat Rekomendasi LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur DKI

"DPRD mengharapkan ke depan tidak ada lagi kegiatan yang tidak terserap dikarenakan gagal lelang dan juga pembebasan lahan oleh karena itu ke depan dinas harus melakukan koordinasi dengan BPN terkait gagalnya proses pembebasan lahan dikarenakan status tanah atau kepemilikan tanah," ucap Meity.

Selain itu, DPRD mengharapkan ke depan dapat mengkaji ulang lelang konsolidasi di seluruh SKPD. Di sisi pembangunan, DPRD mengharapkan agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat kebijakan khusus untuk mengatasi masalah tunggakan di rusun.

"DPRD mengharapkan kepada pemerintah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat kebijakan khusus untuk mengatasi masalah tunggakan rumah susun yang ada saat ini sedang terkaji dan apabila didiamkan akan menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.

Baca juga: Djarot Minta Mobil Dinas Mewah Anggota DPRD DKI Ditarik!

Selain itu DPRD menginginkan kepada Dinas Kehutanan agar tidak terulang kembali tidak terserapnya anggaran dalam perencanaan pembebasan lahan di tahun 2016. Ia mencontohkan terkait gagalnya pembebasan lahan eks Kedutaan Inggris.

Sementara di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi program pemda melalui program pelayanan 'Ketuk Pintu dengan Hati'. DPRD berharap agar program tersebut dapat ditingkatkan.

Baca juga: Djarot Tolak Kenaikan Anggaran Rapat dan Kunker DPRD di APBD-P 2017

DPRD juga merekomendasikan kepada Pemprov DKI agar rumah sakit swasta dapat seluruhnya melayani pasien BPJS. Serta mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang hal tersebut.

"DPRD merekomendasikan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta agar rumah sakit swasta di wilayah DKI Jakarta dapat seluruhnya melayani pasien BPJS tanpa terkecuali dan mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur hal tersebut. (yld/jbr)