Wiranto Soal Pembelian Senjata: Tak Perlu Jadi Komoditas Publik

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto menegaskan, kabar pembelian senjata sebaiknya tidak jadi komoditas publik. Dia pun mengatakan, akan melakukan koordinasi antar instansi terkait pembelian senjata tersebut.

"Sebenarnya ya, hal-hal yang tidak perlu jadi komoditas publik, ada masalah-masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, koordinasi. Tugas saya sebagai Menko Polhukam atas perintah Presiden mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," kata Wiranto saat ditemui usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Baca juga: Ihwal Pembelian 5.000 Pucuk Senjata dan Angkatan Kelima

Baca juga: Soal 5 Ribu Senjata dan Komitmen Panglima TNI pada Presiden

Dia pun menegaskan, persoalan ini sebaiknya bukan diselesaikan di ruang publik. Dia meminta agar polemik pembelian senjata ini cukup dia dan instansi terkait yang akan menyelesaikan.

"Maka kalau saya harus menyampaikan segera menyeluruh kepada publik, publik bukan suatu tempat untuk dijadikan diskursus menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, BIN, dengan Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata, biar kami koordinasi menyelesaikan itu," katanya.

Dia tak ingin berbagai pihak berspekulasi terkait kabar pembelian senjata ini. Dia pun mengatakan, bagi yang tidak paham dengan masalah ini sebaiknya tidak banyak bicara.

"Jangan masing-masing kemudian mengambil satu spekulasi, saya dengar pun ini aneh, nggak ngerti masalah ini, digoreng lagi, ini apalagi. Maka saya nggak berbicara, Panglima TNI juga nggak ngomong. Kapolri juga nggak ngomong. Karena apa? Kalau kita ngomong nanti pasti digoreng lagi," katanya. (rjo/rvk)