DetikNews
Sabtu 30 September 2017, 21:26 WIB

Masyarakat RI Dinilai Menjauh dari Musyawarah Mufakat

Niken Widya Yunita - detikNews
Masyarakat RI Dinilai Menjauh dari Musyawarah Mufakat Foto: anggota MPR Abdul Kadir Karding (Dok. MPR)
Jakarta - Anggota MPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai masyarakat Indonesia saat ini sudah menjauh dari musyawarah mufakat. Padahal Indonesia tetap bertahan, bersatu, dan utuh adalah karena musyawarah mufakat.

"Ini adalah sebuah keniscayaan. Indonesia tetap bertahan, bersatu, dan utuh karena ada musyawarah mufakat," kata Karding dalam keterangan tertulis dari MPR, Sabtu (30/9/2017).

Karding mengatakan itu ketika berbicara sebagai narasumber dalam Training of trainers (pelatihan untuk pelatih) Empat Pilar MPR kepada seratus pengajar dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, hari ini. Turut berbicara pada sesi Bachtiar Aly dari Fraksi Nasdem.

Karding menyebutkan bukti bahwa masyarakat Indonesia menjauh dari musyawarah mufakat adalah seringnya digunakan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan. "Demokrasi kita sering mempertontonkan budaya voting. Sebentar-sebentar voting," ucapnya.

Menurutnya, jika tidak ada musyawarah mufakat maka masyarakat bisa terbelah dan tidak utuh bersatu. Untuk itu dia mengajak untuk kembali pada musyawarah mufakat.

"Musyawarah sudah dilupakan. Musyawarah mufakat mulai kita tinggalkan. Untuk itu kita harus kembali pada musyawarah mufakat," ajaknya.

Bagaimana kembali pada musyawarah mufakat? Karding menjawab perlu perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan keputusan.

"Dalam peraturan perundangan yang dikuatkan adalah pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Voting hanya dilakukan jika sangat terpaksa," ujarnya.

Selain musyawarah mufakat, Karding juga menyoroti kelemahan dalam penerapan nilai agama dan budaya. "Nilai agama dan budaya mulai terkikis. Kebersamaan dan kekeluargaan mulai menipis," ucap dia.

Dia memberi contoh lunturnya dalam kehidupan bertetangga yang menipis. Orang yang tinggal di apartemen tidak saling kenal dengan tetangga.

"Contoh lainnya adalah konflik Aceh pada masa lalu. Masyarakat Aceh sesungguhnya tidak ingin konflik. Perlawanan terhadap negara adalah karena ketidakadilan terhadap daerah. Hak-hak daerah diabaikan. Inilah yang mendorong adanya perlawanan," kata Karding.


(nwy/ega)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed