Novanto Menang Praperadilan, Agung Laksono: Kini Bisa Urus Partai

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 29 Sep 2017 19:58 WIB
Agung Laksono (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Permohonan praperadilan Ketum Partai Golkar Setya Novanto dikabulkan hakim tunggal Cepi Iskandar. Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono bersukacita dan menyambut baik putusan tersebut.

"Dengar putusan itu sekarang saya lebih sehat. Pertama, saya turut bergembira, alhamdulillah. Tersangka digugurkan berarti Setya Novanto kembali ke status semula dan dipulihkan hak-hak politiknya, baik sebagai Ketua DPR, ketum," ujar Agung dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (29/9/2017).

Dengan putusan praperadilan ini, Agung berharap konsolidasi di lingkup internal partai bisa kembali berjalan dengan baik. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, Novanto tak lagi banyak mengurus partai.


"Ini bisa dijadikan momentum yang baik agar ketum bisa kembali bertindak sebagai ketum dan mereka yang buat suasana gaduh di partai agar tidak melanjutkan lagi kegaduhannya," tutur Agung.

Dia berharap, dengan gugurnya penetapan tersangka Novanto, segala hal negatif yang terjadi di tubuh partai bisa diselesaikan. Termasuk, menurut Agung, soal mahar politik Rp 10 miliar yang disebutkan oleh Dedi Mulyadi, kader Golkar yang juga kandidat bakal cagub Jabar.

"Praktik-praktik yang merusak demokrasi, citra partai, seperti misalnya praktik pragmatis transaksional atau mungkin diduga mahar-mahar pilkada juga dihentikan," tuturnya.

[Gambas:Video 20detik]


"Kalau masih ada lagi, diberhentikan saja sebagai pengurus partai. Ini untuk membangun citra partai ke depan," sambung Agung.

Dia meyakini Golkar akan bangkit kembali dengan perkembangan terbaru ini. Agung meminta kader-kader Golkar mulai merapatkan barisan membantu sang ketum.

"Novanto sekarang punya waktu lebih banyak untuk urus partai lagi, kan sempat ditinggalkan karena mengurus ini. Kita bantu dia, dan ini nggak usah lagi ribut-ribut," ucap Agung.

Dalam vonis praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan status tersangka Novanto tidak sah. Cepi mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata hakim Cepi membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

[Gambas:Video 20detik]




Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan pada tahap akhir penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

"Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi," urai dia.

Cepi menyebut surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, Cepi mengatakan bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

"Menimbang setelah diperiksa bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain, yaitu Irman dan Sugiharto," terang Cepi.

(elz/fdn)