"Sekarang kalau kita mau survei, ya survei saja yang terbuka, pertanyaan itu juga menentukan jawaban," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
Fadli menganggap pertanyaan yang diajukan dalam survei itu tidak spesifik menyebutkan permasalahan tentang ancaman PKI. Dia meminta pemerintah tetap mematuhi Ketetapan MPRS No XXV/1966 tentang pembubaran PKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya pemerintah aparat penegak hukum menjalankan saja apa yang ada di Tap MPRS itu dan UU," imbuhnya.
Fadli juga menyangkal hasil survei SMRC yang menyebut isu PKI dibesar-besarkan oleh pendukung pro-Prabowo. Dia menyebut para koresponden yang menjadi bahan survei tidak tepat.
"Saya tidak percaya survei itu. Siapa yang disurvei dan apa pernyataannya, kenyataannya masyarakat yang datang sekarang ini puluhan ribu saja sepakat ini (PKI) jadi ancaman. Kita tidak membesar-besarkan, tapi ini ancaman," tutup Fadli.
Dalam survei SMRC, isu PKI telah bangkit mendapat hasil 86,8 persen yang mengaku tidak setuju. Sisanya, 12,6 persen, menjawab setuju isu PKI bangkit dan 0,6 persen tidak menjawab.
Pendukung PKS, Gerindra, dan Prabowo Subianto saat Pemilu 2014 adalah yang paling banyak menyakini PKI bangkit lagi.
"Semua demografi ini beririsan dengan pendukung Prabowo," demikian kesimpulan dari survei SMRC yang dirilis pada Jumat (29/9).
(adf/nvl)











































