KPK: Bisa Jadi Besok MA yang Diangket DPR

Jakarta - KPK meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan hak angket DPR tidak berlaku untuk lembaga independen. Sebab, bisa jadi, setelah KPK, DPR akan mengangket Mahkamah Agung (MA) atau MK.

"Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga independen akan menjadi catatan sejarah penting dalam penegakan hukum dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami meyakini jika penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, maka peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja-kerja penegakan hukum di Indonesia," kata pimpinan KPK, Laode M Syarief.

Hal itu disampaikan dalam sidang terbuka di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017). KPK menjadi pihak terkait dalam perkara yang diajukan elemen masyarakat yang meminta Pansus Angket KPK dibubarkan.

"Hari ini kebetulan KPK yang sedang diangket oleh DPR, tapi besok bisa jadi penegak hukum lain yang seharusnya menjalankan fungsi secara independen, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan Kejaksaan dan Kepolisian diperhadapkan pada situasi yang sama," cetus Laode.

Untuk itu, kata Laode, putusan MK dalam pengujian konstitusional atau contitutional review dalam perkara ini akan sangat menentukan arah penegakan hukum Indonesia. Serta bagaimana masa depan dan keberlanjutan pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Kalau ini terjadi, tentu sulit mengharapkan penegakan hukum dapat berjalan dalam coraknya yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat," pungkas Laode.

Sebelumnya, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) menghadiri undangan Rapat Pansus Angket KPK. Ketua Umum Ikahi hakim agung Suhadi malah menyetujui hak angket KPK dengan mengusulkan perlunya direvisi UU KPK terkait status penyidik hingga prosedur penyadapan. (asp/fdn)