Koalisi Masyarakat Minta Jokowi Bersikap atas Pansus Angket

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi mengingatkan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya menyatakan hak angket untuk KPK adalah ranah DPR. Menurut mereka, Jokowi seharusnya bersikap sebagai kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan.

"Perlu diingatkan kepada Presiden bahwa dia hanya bukan kepala pemerintahan. Lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah ranah legislatif. Itu dia menempatkan dirinya sebagai kepala pemerintahan," ungkap HR Dillon di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

"Dia punya peran sebagai kepala negara. Ini yang kita minta dia sebagai kepala negara harus berpihak kepada Republik. Harus berpihak kepada rakyat dan masa depan. Jadi dia nggak bisa dia bilang itu bukan ranahnya," lanjutnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi juga memegang komitmen Jokowi yang tidak ingin KPK dilemahkan. Mereka berharap Presiden konsisten pada ucapannya.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket untuk KPK ingin melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Jokowi menegaskan hak angket KPK yang bergulir itu merupakan wilayah DPR.

"Kan itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah," ucap Jokowi, Rabu (20/9). (nif/rvk)