.webp)
"Pemerintah telah melakukan litigasi terkait hal tersebut bagaimana kemudian ketidakpastian erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah atau apakah akan ada tanggap darurat atau masa transisi. Karena saat ini memang masih pada posisi siaga," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai rapat di Kantor Presiden, Kamis (28/9/2017).
Berbagai kebutuhan berkaitan dengan aktivitas Gunung Agung tersebut ditegaskan Puan sudah disiapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan mengatakan, yang perlu ditekankan saat ini yakni peningkatan aktivitas Gunung Agung ini tidak berkaitan dengan pariwisata di Bali. Pemerintah telah menyiapkan skenario berkenaan dengan masalah pariwisata di Pulau Dewata tersebut.
"Perlu kami tekankan tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata. Sudah dilakukan strategi bagaimana kemudian memang terjadi dampak yang lebih luas berkaitan dengan transportasi, juga bahwa semuanya aman karena memang tidak semua desa atau wilayah terdampak secara luas. Hanya beberapa desa di Karangasem yang terdampak erupsi. Namun memang kalau kita lihat radiusnya secara keseluruhan memang sudah semua 9 kabupaten kota di Bali yang terkena dampaknya," jelas Puan.
Selain itu Puan menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan persiapan terkait dengan aktivitas Gunung Agung.
"Kami sudah menugaskan semua kementerian lembagam, BNPB, Kemensos, Kemenkes, PUPR, ESDM dan lain-lain untuk segera bisa melakukan litigasi terkait dengan bencana tersebut," katanya.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris NEgara Pratikno, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatanan Siti Nurbaya Bakar.
Rapat juga diikuti Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakapolri Komjen Syafruddin. (jor/fdn)
