Ini 2 Opsi Pelantikan Anies-Sandi Sebagai Gubernur dan Wagub DKI

Ray Jordan - detikNews
Kamis, 28 Sep 2017 15:22 WIB
Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan waktu pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 belum diputuskan. Ada dua opsi untuk pelantikan Anies-Sandi.

Opsi pertama, kata Tjahjo, pelantikan akan dilakukan secara serentak pada Minggu (15/10) atau Senin (16/10). Sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 akan berakhir pada Minggu, 15 Oktober 2017.

"Karena menurut UU 10/2016, hari adalah hari kalender, serta sesuai dengan ketentuan protokol kepresidenan," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Meski demikian, kata Tjahjo, ada konsekuensi pada opsi pertama ini. "Konsekuensinya, masing-masing perlu ditunjuk PLH Gubernur dari Sekretaris Daerah Provinsi," katanya.

Opsi kedua, lanjut Tjahjo, pelantikan dilakukan sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan protokol kepresidenan. "Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022 dilantik hari Minggu tanggal 15 Oktober 2016," jelasnya.

Sementara itu, untuk landasan hukumnya, Tjahjo mengatakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU.

Tak hanya itu, ada juga UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.

Untuk aturan pelantikan, jelas Tjahjo, sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, bahwa Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Selain itu, UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit oleh Presiden di Ibukota negara.

"Artinya, berlaku Pasal 163 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden Ibukota Negara. Dengan demikian, ketentuan pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKK Jakarta merujuk pada ketentuan protokol kepresidenan," kata Tjahjo.

"Berkenaan dengan rencana pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Mendagri telah bersurat kepada Presiden dan masih menunggu petunjuk dan arahan dari protokol kepresidenan," tambahnya. (jor/idh)