Jaksa Agung MoU dengan Mendikbud soal Jaksa Masuk Sekolah

Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo ingin agar program Jaksa Masuk Sekolah dapat diterapkan dalam kurikulum anti korupsi untuk siswa di sekolah tingkat menengah dan atas (SMP dan SMA). Hal itu disampaikannya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Kami harap dukungan dari jajaran Kemdikbud terbukanya Pak Mendikbud agar penyelenggaraan kualitas dan kuantitas program tersebut dapat semakin didekatkan dengan kemungkinan dapat ditampung dan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran antikorupsi pada pendidikan menengah dan atas," ujar Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

Prasetyo menyebut program itu bisa membangun karakter peserta didik mulai dari mahasiswa sampai pelajar. Program yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 itu dinilai dapat membekali peserta didik soal kesadaran hukum dan kepatuhan hukum sejak dini.

"Sehingga dewasa nanti dapat membentengi dirinya keluarganya dari berbagai kejahatan, termasuk melakukan kecurangan yang berujung pada korupsi," kata Prasetyo.

Di tempat yang sama, Muhadjir mengatakan kerja sama itu penting bagi Kemendikbud. MoU itu juga dilakukan di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.

"Jadi kalau kita lihat ini yang berkepentingan Kemendikbud bukan Kejaksaan Agung. Saya merasa berutang budi, dari Kejaksaan Agung, yang akan mendukung semua program dan masalah yang ada di Kemendikbud," ujar Muhadjir.

Selain program jaksa masuk sekolah, ada beberapa poin yang masuk dalam MoU itu, antara lain pemberian pendampingan hukum, pertimbangan hukum di bidang perdata, dan koordinasi optimalisasi pemulihan aset. (dhn/dhn)