SBY Dituntut Nonaktifkan Hamid Awaluddin dan Aburizal Bakrie

Jakarta - Wacana reshuffle kabinet kian mendapat sambutan, meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat. Tapi, desakan demi desakan terus muncul. SBY didesak menonaktifkan Hamid Awaluddin dan Aburizal Bakrie.Desakan itu datang dari Ketua DPP PKB Nursyahbani Katjasungkana. Dia meminta Presiden SBY menonaktifkan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, karena kedua menteri tersebut terindikasi terlibat kasus korupsi. "Meski kita mengacu praduga tak bersalah, nonaktif tetap diperlukan agar tidak menyulitkan KPK. Apalagi Hamid disebut menerima dana taktis," katanya usai diskusi mengenai konflik PKB kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2005).Untuk penyelesaian kasus korupsi di KPU, Nusyahbani meminta Hamid untuk segera datang ke KPK. Hal ini diperlukan agar kasus tersebut segera tuntas. Demikian pula dengan Aburizal Bakrie, merujuk adanya dugaan kredit macet dari Bank Mandiri dengan salah satu debiturnya PT Bakrie Telecom."Harusnya mereka segera ke KPK. Hal ini karena kredit macet Bank Mandiri sudah melumpuhkan ekonomi dan bisa menyebabkan krisis ekonomi kedua di Indonesia," jelasnya. Tidak hanya dua menteri itu saja, Nursyahbani juga meminta SBY memberi peringatan kepada Menko Kesra Alwi Shihab dan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. Mereka harus diperingati karena lebih sering mengurusi partai.Sudah seharusnya para menteri-menteri di kabinet SBY menciptakan situasi yang kondusif. "Padahal tugas mereka itu cukup berat. Bahkan 24 jam saja masih kurang," cetusnya. (atq/)