DetikNews
Selasa 26 September 2017, 22:16 WIB

Masinton Sebut Penyadapan KPK Bertentangan dengan HAM

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Masinton Sebut Penyadapan KPK Bertentangan dengan HAM Masinton Pasaribu (Nur Indah/detikcom)
Jakarta - Penyadapan yang dilakukan KPK kembali mendapat tentangan dari DPR. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyebut penyadapan KPK tak sesuai undang-undang.

Masinton mengatakan Mahkamah Konstitusi memutuskan penyadapan harus diatur melalui aturan setara undang-undang. Karena itu, penyadapan KPK yang dilakukan berlandaskan standard operating procedure (SOP) salah.

"Perintah MK bukan SOP. Audit BPK harus setara mekanisme penggunaan kewenangan," ucap Masinton di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Masinton mendesak DPR segera membahas UU Penyadapan. Usul dia ini, menurutnya, harus dimasukkan ke kesimpulan rapat. Berdasarkan itu, Masinton mengatakan penyadapan KPK selama ini bertentangan dengan HAM.

"Saya mengusulkan dalam kesimpulan, penyadapan harus diatur setara UU," tegas Masinton.

"Penyadapan yang dilakukan KPK bertentangan HAM," imbuh dia.
(gbr/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed