KPK Siap Tunjukkan Tata Cara Penyadapan yang Disoal DPR

Jakarta - Komisi III DPR mempersoalkan tata cara penyadapan KPK yang diatur dalam standard operating procedure (SOP) karena dinilai tidak sesuai undang-undang. Tapi KPK menjamin penyadapan dilakukan sesuai aturan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan KPK tidak melakukan OTT serampangan. Menurut Syarief, KPK bisa membuka tata cara penyadapan yang dilakukan mereka bila diperlukan.

"Kami siap kalau ingin diperlihatkan bagaimana tata caranya. Teman-teman di belakang bisa memperlihatkan itu," kata Syarif dalam rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Syarif mengatakan anggota DPR tidak perlu risau atas penyadapan ini. Lagi pula, saat menyadap, KPK harus melalui 5 tahapan sebelum dapat menggunakan kewenangan tersebut.

"Cetak sprindap (surat perintah penyadapan) baru dimulai, itu lama sekali prosesnya. Nggak harus lama juga, tapi melewati 5 tahap sebelum cetak sprindap," kata Syarif. (gbr/fdn)