"Itu Presiden yang berhak menilai itu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto sudah memberikan penjelasan terkait pembelian senjata oleh BIN dan Polri pada Minggu (24/9). Namun pembelian senjata itu dilakukan secara legal ke PT Pindad.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiranto menyatakan, ada kesalahan komunikasi sehingga isu pengadaan senjata menjadi polemik. JK tak mau berkomentar lebih jauh mengenai polemik pembelian senjata ini.
"Ya pokoknya saya ikut Pak Wiranto apa yang dijelaskan," tambahnya. (tfq/bag)











































