Pimpinan: Kenapa Hanya Kewenangan Penyadapan KPK yang Disoal?

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mempertanyakan mengapa hanya kewenangan penyadapan KPK yang dipermasalahkan. Padahal kewenangan penyadapan juga ada di lembaga hukum lainnya.

"Yang saya heran, kenapa selalu kewenangan penyadapan yang dari KPK saja yang dipermasalahkan? Yang lain tidak pernah," ujar Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Padahal, Syarif menyebut, KPK satu-satunya lembaga yang selalu diaudit soal penyadapan. Menurutnya, proses penyadapan yang dilakukan KPK itu sama dengan lembaga lainnya.

"Padahal KPK itu satu-satunya lembaga yang diaudit dulunya itu adalah KPK, yang lain tidak pernah. Dan itu tidak pernah diributkan," kata Syarif.

"Proses itu dilakukan atas kewenangan KPK yang diberikan oleh Undang-Undang KPK. Sama halnya penyadapan yang dilakukan Polri, BIN, Kejaksaan, Badan Terorisme, Narkoba, dan lainnya, sama saja," tambah dia.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna laporan hasil kinerja Pansus Angket KPK, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengatakan penyadapan KPK sering disalahgunakan.

"Penyadapan KPK sering diduga disalahgunakan untuk kepentingan tersendiri," sebut Agun dalam sidang paripurna di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017). (lkw/dhn)