Pansus Angket: Tak Ada Payung Hukum, OTT KPK Tak Sah

Jakarta - Ketua Pansus Angket KPK di DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak memiliki payung hukum. Pansus menyebut OTT KPK tidak sah secara hukum.

"Sehingga OTT KPK secara hukum tidak sah karena belum memiliki payung hukum yang jelas," ucap Agun dalam sidang paripurna di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menurut Agun, OTT itu hanya dijadikan KPK sebagai alat untuk menciptakan opini publik. Selain itu, menurut Agun, OTT KPK tidak berperan penting dalam penyelamatan keuangan negara.

"OTT ini hanya sebagai alat untuk KPK menciptakan opini publik, padahal ternyata OTT ini tidak berpengaruh pada penyelamatan keuangan negara," sebut Agun.

Poin-poin itu merupakan salah satu dari hasil temuan Pansus Angket terhadap KPK yang dipaparkan dalam sidang paripurna hari ini.

Sebelumnya, Agun juga menyebut KPK sebagai lembaga 'superbody' yang tanpa koordinasi. Agun pun menyebut fungsi KPK dalam koordinasi dan supervisi dengan kejaksaan dan kepolisian pun gagal.


(dhn/fdn)