DetikNews
Senin 25 September 2017, 21:42 WIB

Konsisten dengan Sikap Awal, PKS akan Tolak Rekomendasi Pansus KPK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Konsisten dengan Sikap Awal, PKS akan Tolak Rekomendasi Pansus KPK Ecky Awal Mucharam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Pansus Hak Angket KPK punya opsi memperpanjang masa kerja mereka yang akan habis pada 28 September mendatang. Fraksi PKS pun memastikan akan menolak rekomendasi Pansus Angket KPK.

"Sejak awal kita gentleman. Ini negara demokrasi. Kita hargai teman-teman yang bersikap aktif dan menyetujui Pansus tersebut. Itu adalah keputusan DPR yang di mana voting secara aklamasi karena kami yang setujui. Tentu mereka yang akan ambil sikap," ujar Wakil Ketua F-PKS Ecky Awal Mucharam di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Jika jadi diperpanjang, dia mengatakan PKS akan konsisten dengan tidak mengirim wakil ke Pansus. Soal sikap PKS terhadap rekomendasi Pansus Angket, Ecky menjawab dengan diplomatis.


"Logikanya sangat jelas, PKS tak kirimkan perwakilan, sejak awal tidak sependapat dengan pembentukan ini. Kita akan komitmen dengan sikap, tinggal fraksi-fraksi yang pada waktu paripurna pembentukan kan tidak hanya PKS, silakan media cek lagi," kata dia.

Ecky juga bicara soal sikap PKS atas wacana hak menyatakan pendapat DPR terkait Pansus KPK ini. Menurutnya, PKS sudah pasti menolak bila wacana tersebut digulirkan.

"Sikap PKS jelas. Kalau hak menyatakan pendapat terkait dengan keputusan tersebut, kita tak akan sependapat," ungkap Ecky.


"Tapi bila terjadi deadlock hubungan kelembagaan, artinya DPR, keputusan tersebut PKS ikut serta atau tak ikut serta, toh bisa sebagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembentukan itu sebagai keputusan DPR, walau PKS nggak ikut," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ecky mengatakan PKS sejak awal menolak kehadiran Pansus Angket KPK, yang diketok Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dipastikan juga PKS akan menolak rekomendasi Pansus.

"Keputusan menolak, berarti rekomendasinya menolak. Tapi judulnya nanti tidak tahu. Misal judul terkait pemberantasan korupsi dikaitkan dengan Densus Antikorupsi, bagaimana kewenangan kepala negara karena tanggung jawab kepala negara pemberantasan korupsi ada di kepala negara. Sikap kepala negara seperti apa, kita lihat lagi," papar Ecky.
(gbr/elz)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed