DetikNews
Senin 25 September 2017, 19:36 WIB

Pansus Angket Tuding Ada Konspirasi Asing di Balik KPK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Pansus Angket Tuding Ada Konspirasi Asing di Balik KPK Ketua Pansus Hal Angket KPK Agun Gunandjar (Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Jakarta - Pansus Hak Angket KPK untuk DPR menjelaskan pihaknya berkukuh ingin berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu alasan Pansus ingin menemui Jokowi adalah mereka menuding ada konspirasi asing di balik KPK.

"Saya belum bisa sebutkan karena di laporan itu akan ada sesuatu yang mengagetkan nanti ketika kami melibatkan ternyata ada konspirasi asing juga," ujar Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Politikus asal Golkar ini melanjutkan Jokowi perlu mengetahui kinerja KPK selama ini. Agun juga akan menyampaikan sejumlah temuan kepada Jokowi.

"Wajar saja kalau Pansus ingin menemui Presiden, itu lebih pada kehendak bahwa KPK ini dulu lahir kan sebagai bagian dari tanda tangan letter of intent, lalu IMF mengucurkan dana, ada World Bank, dan sebagainya," tutur anggota Komisi III DPR ini.

"Kita juga mendapatkan sebuah temuan-temuan yang terkait dengan sejumlah orang yang hari ini sudah berada di tahanan, terkait dengan donor-donor asing, terkait dengan pihak-pihak asing," imbuh Agun.

Mengenai konspirasi asing, Agun berani bertanggung jawab atas ucapannya. Ia mengklaim sudah menyimpan institusi yang dinilainya 'bermain' dengan KPK.

"Saya tidak main-main, saya bertanggung jawab atas pernyataan ini. Saya bisa menyebut institusi mana, lembaga mana, pihaknya siapa, subjeknya siapa. Saya bisa utarakan tapi saya tidak akan mengumbar," ucap Agun.

Agun masih berharap kehadiran KPK untuk memenuhi undangan Pansus. Sebab, Pansus ingin mengklarifikasi temuannya selama ini.

"Makanya saya katakan, sudahlah, berhenti berpolemik lewat media, termasuk sekarang saya mau mancing soal keterlibatan, dalam tanda petik ya, benar atau tidak? Kan belum tentu. Saya perlu konfirmasi dengan KPK, benar atau tidak, termasuk Presiden harus tahu," tutur Agun.
(gbr/dkp)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed