"Tahun ini ada ledakan pensiun. Ledakan itu maksud saya lihat, menyentuh 4.000, 3.000, 2.000. Dulu sekali terima 5.000, pensiunnya pasti dekat-dekat itu, terutama guru dan tenaga kesehatan," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).
Saefullah mengatakan belum dapat merekrut pegawai negeri sipil (PNS) untuk kuota guru dan tenaga kesehatan. Ia mengaku Pemprov DKI telah mengajukan hal tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi (KemenPAN-RB).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saefullah mengatakan pemerintah pusat saat ini memang memoratorium penerimaan PNS untuk beberapa daerah karena beban anggaran untuk menggaji pegawai yang besar. Tapi ia meyakinkan Jakarta mempunyai anggaran yang besar untuk menggaji pegawai.
"Kan begini, ada kabupaten, kota, baru berdiri itu jumlah pegawainya banyak sekali. Untuk membayar gaji pegawainya itu dari dana alokasi umumnya yang diterima dari pemerintah pusat habis untuk bayar gaji gitu," jelasnya.
"Tapi kalau APBD DKI kan masih baik. Untuk bayar gaji itu masih cukup, kan untuk bayar pegawai di bawah 30 persen," pungkasnya. (fdu/dhn)











































