Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri: Jangan Persulit Perizinan

Jakarta - Sedikitnya 77 kepala daerah terjaring OTT KPK sejak KPK berdiri. Mendagri Tjahjo Kumolo prihatin dan berharap hal itu tak terulang.

"Secara positif, kami mengapresiasi KPK. KPK mampu untuk memahami keinginan kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, sisi negatifnya, saya sebagai Mendagri prihatin," kata Tjahjo kepada wartawan seusai sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Pemerintah pusat telah meminta pemda-pemda membuat transparansi pelayanan sehingga tidak menimbulkan celah korupsi. Sebab, OTT kepala daerah kerap terkait perizinan dan proses tender.

"Pak Jokowi sejak awal sudah mengumumkan e-government, e-budgeting, e-permit, e-planning, supaya transparan. Kami juga terus menyampaikan area rawan korupsi harus dipahami betul, yaitu perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi, dan pajak, kemudian yang berkaitan dengan indikasi jual-beli jabatan, perizinan jangan dipersulit, jangan ada pemungutan dan mekanisme pembelian barang dan jasa," cetus Tjahjo.

Kemendagri sudah menggelar rapat dengan KPK untuk mendesak 20 provinsi dan 500 kota/kabupaten menerapkan e-government. Meski ada yang sudah membuat e-government, tetap saja mereka terjangkit virus korupsi.

"Yang kedua, pengawasan melekat ini akan difungsikan. Maka BPK dengan Apdina dan kepala daerah dengan korsigap-nya itu meningkatkan fungsi pengawasan dan aspek-aspek pencegahan. Setiap calon kepada daerah dan calon pimpin DPRD yang lolos pemilu oleh Dagri kita catat. Kemarin usulan KPK 50 persen modulnya diperbanyak pada aspek-aspek yang berkaitan dengan korupsi. Ini langkah upaya sampai teken fakta integritas dengan Bapak Presiden mengingatkan terus hati-hati ini uang rakyat, baik APBN sampai dengan bantuan desa harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme," pungkas Tjahjo. (asp/dhn)