PAN Tak Masalah Panglima Berpolitik: Dia Berpotensi Jadi Presiden

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menyoalkan ucapan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu pengadaan senjata disebut politis. PAN justru mendukung Gatot untuk terjun ke politik.

"Kalau persoalan itu dikaitkan dengan urusan politik juga nggak masalah, memang beliau punya potensi untuk jadi Presiden nggak ada masalah. PAN menyambut baik saja pernyataan begitu," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi detikcom, Senin (25/9/2017).

Baca juga: Pernyataan Lengkap Wiranto Soal G30SPKI dan Pembelian Senjata oleh BIN

Yandri menyebut, Gatot memang berpotensi menjadi Presiden. Sehingga jika isu ini dikaitkan dengan politik, tidak menjadi masalah.

"Kalau menurut saya, publik atau Setara (Setara Institute) atau pihak manapun mengkaitkan itu dengan isu politik Panglima untuk running di tahun 2019 nggak ada masalah, kita bebas bicara," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto Foto: Lamhot Aritonang

"(Panglima) bisa (jadi calon kuat), kan saya yang pertama bilang Panglima berpotensi jadi Presiden di tahun 2019," lanjutnya.

Meski begitu, PAN meminta publik untuk berprasangka baik terkait pernyataan Gatot soal isu penyelundupan senjata. Menurutnya, apa yang disampaikan Gatot masih sesuai koridornya sebagai Panglima.

"Saya sih possitive thinking saja kepada panglima ya walaupun masuk tahun politik kan ya sebaiknya sesama anak bangsa ya harus memahami, posisi masing-masing dan aturan main yang harus kita taatin," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute, Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

Baca juga: Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

"Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujar Hendardi dalam keterangannya. (lkw/dkp)