"Ini saya anggap Panglima tidak berpolitik. Kenapa? Karena kalau dia ngerti politik, dia nggak akan begini. Artinya ini kan hanya apa yang dia dengar dari bawahannya saja dan itu warning yang harus kita catat, begitu," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Fahri meminta urusan pengadaan senjata sebaiknya dibahas di kalangan internal kabinet Presiden Jokowi. Fahri juga meminta agar pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dibenahi.
Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.
Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen. Meski begitu, Fahri meminta pemerintah tidak buru-buru memberikan klarifikasi.
"Saya kira jangan terlalu cepat dibantah, tetapi lakukan investigasi dulu, klarifikasi yang serius, baru setelah itu ada pandangan. Jadi jangan ini dianggap sebagai wacana," tutur Fahri.
Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi berhati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.
"Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9). (lkw/dkp)
