Djarot Usulkan Kenaikan Tunjangan Damkar hingga Satpol PP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk PNS dengan risiko kerja tinggi. Menurut Djarot, kenaikan tersebut akan membuat penggajian PNS jadi lebih adil.

"Yang risiko kerjanya tertinggi itu harus juga dikasih insentif. Berbeda dengan mereka yang berada di kantor. Staf, administrasi, PTSP, kan cuma begitu ya, tidak berkaitan dengan nyawa dia kan. Dengan cara seperti itu, sistem penggajian PNS itu fair," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Djarot mengatakan beberapa instansi, seperti Pemadam Kebakaran dan Satpol PP, dinilai layak mendapatkan tambahan TKD tersebut. Institusi tersebut sering menghadapi risiko tinggi di lapangan.

"Contohnya Pemadam Kebakaran, taruhannya nyawa. Mereka bukan hanya memadamkan kebakaran, tetapi dia juga penyelamatan. Ada orang di atas tower mau bunuh diri sampai menangkap ular, terjadi lo sampai memindahkan sarang tawon di atas. Bayangkan. Ini misalnya terjadi," sebutnya.

Meski demikian, Djarot akan tetap mengawasi sistem pemberian tunjangan kepada PNS DKI secara ketat. Ia mengancam akan memberikan hukuman berat bagi PNS yang masih kurang kinerjanya.

"Gaji PNS cukup, kalau dia macam-macam, misalnya dia korupsi atau dia ogah-ogahan dalam bekerja, enak penaltinya, sanksinya enak. Mulai sanksi yang paling ringan, TKD-nya tidak diberikan tiga bulan sampai tidak diberikan TKD selama satu tahun," jelasnya.

Djarot secara khusus mengapresiasi kinerja jajarannya di Dinas Lingkungan Hidup. Ia mengaku sering mendapati pegawai yang bekerja hingga larut malam.

"Selama ini coba Anda lihat, kerja mereka cepat, sungai bersih, kali bersih, bantaran juga bersih, trotoar bersih, cepat banget. Malam-malam mereka kerja, nanti malam sampai jam malam, ya. Saya keliling mereka lagi kerja untuk perbaiki trotoar sampai tengah malam, yang di sekitar Lapangan Banteng," paparnya. (fdu/idh)