"Menurut saya, itu pernyataannya kurang pas, dari mana pula bisa Presiden bisa membangkitkan PKI. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang tidak mungkinlah kalau itu terjadi," ujar Waketum Partai Hanura Nurdin Tampubolon kepada detikcom, Minggu (24/9/2017).
Nurdin mengatakan film G30S/PKI ada sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Film tersebut diproduksi ulang untuk memahamkan dan menyadarkan generasi muda akan sejarah kelam Indonesia terkait PKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nurdin memandang film G30S/PKI perlu diproduksi ulang. "Hal itu untuk menunjukkan kekejaman PKI pada saat mereka masih eksis. Itu perlu sebagai pembelajaran bagi generasi muda yang belum melihat dan mendengar langsung kejadian itu," imbuhnya.
Produksi ulang film G30S/PKI merupakan bagian dari warisan sejarah untuk generasi muda. Film PKI diproduksi bukan untuk menghilangkan atau mengubah fakta sejarah yang ada terkait PKI.
"Jadi PKI itu biadab, tidak perlu dipermasalahkan lagi, orang-orang yang mengikuti itu (PKI) perlu diwaspadai. Itu adalah bukti sejarah bagaimana kejamnya satu partai dulu terhadap negaranya, terhadap masyarakat. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan republik ini," jelasnya.
Wacana Presiden Joko Widodo membuat ulang film G30S/PKI agar disesuaikan dengan kaum milenial dikritik keras oleh politikus senior PAN Amien Rais.
Menurut Amien, rezim Jokowi secara tidak disadari memberi angin bagi kebangkitan PKI. Karena itu, dia tidak setuju adanya remake film G30S/PKI karena dianggap berbahaya.
"Yang jelas, sekarang ini rezim Jokowi secara nggak disadari memberikan angin kebangkitan PKI. Itu yang bahaya," kata Amien, Minggu (24/9/2017). (nvl/imk)