Serikat Buruh Minta Pemerintah Jamin Pengepungan LBH Tak Terulang

Jakarta - Sejumlah serikat buruh di Indonesia meminta pemerintah untuk menjamin aksi pengepungan yang terjadi di kantor LBH Jakarta pada Minggu (17/9) lalu, tak terulang kembali. Kejadian tersebut dinilai telah mengganggu kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Kami, Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh di Indonesia melihat serangan tersebut sebagai sebuah upaya teror terhadap gerakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)," begitu bunyi sikap sejumlah serikat buruh yang dibacakan oleh Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, di kantor LBH Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Sejumlah serikat buruh itu mendatangi kantor LBH Jakarta pada hari ini sebagai bentuk solidaritas atas kejadian aksi pengepungan. Mereka yang datang di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI). Mereka disambut langsung oleh Direktur LBH Alghiffari Aqsa dan Ketua Yayasan LBHI Asfinawati.

Presiden KSPI, Said Iqbal, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menolak keras terhadap aksi pengepungan di LBH Jakarta. Kekerasan dan intimidasi atas nama apapun menurutnya tak bisa dibenarkan.

"Kita menolak kekerasan, intimidasi dan apa yang bdilakukan sekelompok orang yang serang kantor ini," kata Iqbal.

Iqbal berpendapat masih ada masalah lain yang perlu diselesaikan secara bersama dibanding meributkan hal-hal yang tidak perlu. Dia juga meminta polisi untuk segera mengusut tuntas kasus pengepungan tersebut.

"Ke depannya mau bagaimana? Masalah utama bangsa adalah defisit APBN, menandakan negara ini miskin, dan utang kemana-kemana. Daya beli masyarakat yang turun, PHK dimana-dimana," tuturnya.

Berikut ini sikap sejumlah serikat buruh atas aksi pengepungan yang yang sempat terjadi di LBH Jakarta beberapa waktu lalu:

1. Menyatakan dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada YLBHI dan bersama cabang-cabangnya dalam perjuangan membela demokrasi dan HAM.
2. Mengutuk keras penyerangan terhadap YLBHI dan LBH Jakarta serta penggunaan kekerasan terhadap perjuangan kaum buruh dan rakyatburuh dan rakyat.
3. Menuntut pemerintah untuk mengusut aktor intelektual yang menjadi otak pengepungan dan penyerangan. Sebab Serangan tersebut terencana, sistematis, dan terstruktur. Ini tampak dalam pergerakan massa yang terorganisir.
4. Mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi serangan teror atau intimidasi terhadap kebebasan berkspresi dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah harus berpegang teguh pada semangat Reformasi sebab membiarkan teror seperti yang terjadi pada Minggu lalu akan sama dengan tindakan mendukung pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat untuk menyampaikan pendapat.
5. Mengajak pada anggota dan masyarakat luas untuk lebih kritis terhadap desas-desus, menyaring dan bahkan memerangi kabar bohong atau hoax.
6. Menyerukan kepada seluruh gerakan buruh dan rakyat untuk segera berkonsolidasi membangun kekuatan untuk melawan segala macam bentuk penindasan yang dilakukan oleh kekuasan politik negara yang menyengsarakan rakyat. (knv/fjp)