Minggu 24 September 2017, 07:34 WIB
Walkot Cilegon Tersangka Kasus Suap, Ini Kata Mendagri
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyoroti ditetapkannya Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi sebgai tersangka oleh KPK. Bagi Tjahjo, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam lingkup pemerintahan daerah.
"Ini sekaligus indikasi pelunya kami lebih bekerja keras membenahi berbagai hal," ucap Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Minggu (24/9/2017).
Tjahyo mengatakan, perlu ada pembenahan sistem pemerintahan daerah, meski hal tersebut terus dilakukan. Penerapan e-Goverment yang didukung dengan transparansi anggaran harus dilakukan.
"Mulai dari e-Planning, e-Budgetting, e-Procurement, e-permit dan lain sebagainya," kata Tjahjo.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengurangi biaya Pilkada tinggi dan penguatan kelembagaan. Inspektorat di daerah pun harus diperkuat.
"Inspektorat Daerah akan kita tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Tjahjo.
Tjahjo akan melakukan reorientasi perilikau kepemimpinan kepala daerah. Ada tindakan bagi kepala daerah yang terkena kasus korupsi.
"Orientasi bagi kepala daerah baru, komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas. Bagi yang tekena OTT langsung diganti dengan Plt (Pelaksana Tugas)," ujar Tjahjo.
Hal yang tidak kalah penting adalah pendidikan anti korupsi bagi kepala daerah. Mendagri akan menyiapkan modul untuk pegangan kepala daerah melaksanakan tugasnya.
"Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang kami benahi dengan menjadikan 50% modul berisi substansi anti-korupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental," ucap Tjahjo.
Sebelumnya,KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Banten pada Jumat (22/9). OTT itu diduga terkait perizinan kawasan industri di salah satu kota di Banten.
Iman bersama 5 orang lain ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Iman dan dua orang lain menjadi tersangka penerima.
"KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 6 tersangka, yaitu diduga sebagai penerima TIA, ADP, dan H," kata Basaria dalam jumpa pers di gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9).
(aik/nkn)
"Ini sekaligus indikasi pelunya kami lebih bekerja keras membenahi berbagai hal," ucap Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Minggu (24/9/2017).
Tjahyo mengatakan, perlu ada pembenahan sistem pemerintahan daerah, meski hal tersebut terus dilakukan. Penerapan e-Goverment yang didukung dengan transparansi anggaran harus dilakukan.
"Mulai dari e-Planning, e-Budgetting, e-Procurement, e-permit dan lain sebagainya," kata Tjahjo.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengurangi biaya Pilkada tinggi dan penguatan kelembagaan. Inspektorat di daerah pun harus diperkuat.
"Inspektorat Daerah akan kita tata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Tjahjo.
Tjahjo akan melakukan reorientasi perilikau kepemimpinan kepala daerah. Ada tindakan bagi kepala daerah yang terkena kasus korupsi.
"Orientasi bagi kepala daerah baru, komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas. Bagi yang tekena OTT langsung diganti dengan Plt (Pelaksana Tugas)," ujar Tjahjo.
Hal yang tidak kalah penting adalah pendidikan anti korupsi bagi kepala daerah. Mendagri akan menyiapkan modul untuk pegangan kepala daerah melaksanakan tugasnya.
"Ke depan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang kami benahi dengan menjadikan 50% modul berisi substansi anti-korupsi khususnya pencegahan sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental," ucap Tjahjo.
Sebelumnya,KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Banten pada Jumat (22/9). OTT itu diduga terkait perizinan kawasan industri di salah satu kota di Banten.
Iman bersama 5 orang lain ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Iman dan dua orang lain menjadi tersangka penerima.
"KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan 6 tersangka, yaitu diduga sebagai penerima TIA, ADP, dan H," kata Basaria dalam jumpa pers di gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9).
(aik/nkn)
