PKI Hantu atau Nyata Tergantung Siapa Anda

Jakarta - Menjelang puncak peringatan pengkhianatan G30S/PKI pada 30 September nanti, banyak pertanyaan apakah PKI itu sekadar hantu atau ancaman nyata. Kritikus film yang juga guru besar ilmu politik, Salim Haji Said, mengatakan ada atau tidaknya PKI tergantung siapa yang menilai.

"Ya hantu tapi nyata tergantung siapa Anda. Kalau Anda takut, itu nyata, itu ada hubungan dengan sejarah, sejak peristiwa Madiun dia tidak mengerti. Hari ini saya dapat kesempatan menyampaikan banyak orang takut PKI akan bangkit," kata Salim dalam diskusi 'Perspektif Indonesia' di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/9/2017).

Dalam film garapan Arifin C Noer terkait pengkhianatan G30S/PKI, Salim mengatakan karya milik publik tersebut tidak dilebih-lebihkan. Menurutnya, sejarah ditulis oleh pemenang yang menjadi satu pandangan umum.

"Ketika dibikin, Arifin tidak melebihi-lebihkan, tidak ada yang didramatisir, yang pandangan orang pada waktu itu yang mana pandangan Orde Baru. Sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang," ucap Salim.

Salim mengkritik jika film garapan Arifin C Noer digarap ulang. Menurutnya, banyak sudut pandang yang bisa dibuat terpisah seturut versi keturunan PKI atau versi anak korban PKI.

"Sekarang ini, menurut firasat saya, pelurusan sejarah PKI itu film bisa dari berbagai sudut atau angle. Dari keturunan PKI, simpatisan PKI, atau pelurusan sejarah. Jadi kalau ada pelurusan versi mereka, maka saya katakan versi baru film PKI versi apa?" ujarnya.

Salim juga mengatakan dukungannya terkait ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk memerintahkan pasukannya menonton film kontroversial tersebut. Menurutnya, Panglima TNI hanya menggunakan film tersebut sebagai alat untuk memberi tahu anak buahnya tentang kekejaman PKI, terlebih korban PKI saat itu adalah enam jenderal besar dan satu perwira tinggi.

"Ini tidak bisa dilepaskan. Tentara musuhnya PKI, di mana ada jenderal dibunuh dalam satu malam dimasukkan dalam lubang. Jadi kalau ada Panglima TNI ingin memerintahkan pemutaran film tersebut, itu alat yang tersedia. Maka panglima setuju sebagai alat buat panglima. Jangan ada yang membersihkan nama PKI," jelasnya. (cim/dnu)