DetikNews
Jumat 22 September 2017, 15:40 WIB

Fahri Hamzah ke Mahfud MD: Mari Sehatkan Logika Publik

Erwin Dariyanto - detikNews
Fahri Hamzah ke Mahfud MD: Mari Sehatkan Logika Publik Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Debat panas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Twitter tak hanya soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK hingga aktivis reformasi yang melakukan korupsi. Mereka juga berdebat soal kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Isu terakhir ini merupakan kelanjutan dari debat mereka soal OTT.

Baca juga: Twitwar Soal OTT KPK, Mahfud MD: Pak Fahri Kok Baperan Sih

Mahfud pun menyebut Fahri sengaja membelokkan materi debat. "(OTT-9) Oleh sebab itu saya tak bermaksud mengejek ketika saya hanya menjawab "Hahaha" ketika Pak Fahri menyoal istilah "operasi"," tulis Mahfud dalam akun Twitter @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Jumat (22/9/2017).

"(OTT-10) Tapi kemudian Pak Fahri berbelok menanyakan dan meminta tanggungjawab saya tentang putusan MK atas Pasal 31 UU ITE. Ini, lebih parah lagi," lanjut Mahfud.


Fahri Hamzah ke Mahfud MD: Mari Sehatkan Logika Publik Foto: Twitter


Atas cuitan Mahfud tersebut, Fahri Hamzah di akunnya, @fahrihamzah, membalas, "Jadi, temuan dan penelitian mengatakan semua OTT KPK dasarnya adalah penyadapan... maka terkaitlah.. bukan belok."

Fahri mempersoalkan keputusan MK, 24 Februari 2011, yang saat itu dipimpin Mahfud MD. Ketika itu MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik (ITE) berisi tata cara penyadapan. MK membatalkan pasal penyadapan di UU ITE.

Mahfud meminta Fahri membaca lagi dengan teliti bunyi keputusan MK tersebut. "@mohmahfudmd : (OTT-11) Harus dibaca baik-baik. Vonis MK yang saya baca itu "melarang" dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak, hrs diikuti," tulis Mahfud.

"Mari kita sehatkan logika publik... makasih..," balas Fahri menutup twitwar-nya dengan Mahfud.

Berikut ini Twitwar Fahri Hamzah Vs Mahfud MD soal keweangan penyadapan:

@mohmahfudmd : (OTT-9) Oleh sebab itu saya tak bermaksud mengejek ketika saya hanya menjawab "Hahaha" ketika Pak Fahri menyoal istilah "operasi" lagi

@fahrihamzah : Santai aja Prof..

@mohmahfudmd : (OTT-10) Tapi kemudian Pak Fahri berbelok menanyakan dan meminta tanggungjawab saya tentang putusan MK atas Pasal 31 UU ITE. Ini, lebih parah lagi

@fahrihamzah : Jadi, temuan dan penelitian mengatakan semua OTT KPK dasarnya adalah penyadapan... maka terkaitlah.. bukan belok..

@mohmahfudmd : (OTT-11) Harus dibaca baik-baik. Vonis MK yang saya baca itu "melarang" dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak, hrs diikuti.

@fahrihamzah : Saya sudah baca baik-baik coba kita telaah nalar ya...

@mohmahfudmd : (OTT-12) Lah, Pak Fahri menyoal @KPK_RI yang menyadap terduga. Katanya bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan. Itu letak salahnya.

@fahrihamzah: Saya akan jelaskan panjang lebar Tentang JR pasal 31 ayat 4 UU ITE...

@mohmahfudmd : (OTT-13) Pak Fahri, @KPK_RI itu melakukan penyadapan justeru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?

@fahrihamzah : UU KPK No 30/2002 tidak mengatur tatacara penyadapan sebagai dasar JR atas Rencana PP Pemerintah SBY soal tatacara penyadapan..

@mohmahfudmd : (OTT-14) Psl 12 (1) UU No. 30/2002 mengatur bahwa dalam penyelidikan & penyidikan @KPK_RI berwenang melakukan penyadapan. Jangan-jangan ini tak dibaca.

@fahrihamzah : Nah jelas Kan? Yang diatur bukan tatacara tapi kewenangan... beda "kewenangan" beda "tata cara". Seperti beda hak dan kewajiban...

@mohmahfudmd : (OTT-15) Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar: "Tak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU".

@fahrihamzah : Itu bunyi keputusan MK yang Prof baca tgl 24 Februari 2011... masih ingat Kan?

@mohmahfudmd : (OTT-16) Dalam kaitannya dengan KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena Pasal 12 Ayat (1) UU-KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?

@fahrihamzah : Pasal itu mengatur kewenangan bukan tatacara merampas HAM.... ���

@mohmahfudmd : (OTT 16)* Kita tak perlu berdebat, misal, bilang mengatur & berwenang itu beda. Nanti bisa ditertawai banyak orang, atau, hanya dijawab, "Hahaha, hehehe"

@fahrihamzah : Lah kenapa Prof bikin keputusan MK tgl 24/2/2011 soal itu?

@mohmahfudmd : (OTT-17) Oh, ya, Pak Fahri. Soal pejuang reformasi yang ternyata korupsi juga, nanti saya tulis di koran. Itu makalah 6 thn lalu & dikutip media-media.

@mohmahfudmd : (OTT-18)- Sekian, ya, Pak Fahri. Saya sering bicara umum, tak nyebut orang, tapi yang tiba-tiba yang marah Pak Fahri. Kok baper-an sih?. Tapi saya suka pada Anda.

@fahrihamzah : Mari kita sehatkan logika publik... makasih..
(erd/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed