2019, Seluruh Tanah di Tangsel Ditargetkan Bersertifikat

Tangerang Selatan - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menargetkan seluruh tanah atau bidang lahan di kotanya akan bersertifikat dua tahun lagi. Saat ini masih ada sekitar 120 ribu bidang tanah yang belum tersertifikat di Tangsel.

"Ditargetkan 2019 semua bersertifikat," ucap Airin dalam keterangan tertulis dari Pemkot Tangsel, Jumat (22/9/2017).

Airin mengatakan itu saat meresmikan Gedung BPN bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, di Kantor BPN Tangsel, Jalan Letnan Soetopo, Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (20/9/2017).

Menurut Airin, saat ini ada 160 ribu-an bidang tanah yang sudah bersertifikat di Tangsel. Di satu sisi, Airin menyatakan, target 2019 tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena masih ada berbagai faktor yang dapat menjadi masalah kemudian hari.

"Tapi kalau hitungnya pertahun 50 ribu maka selesainya 2020. Tadi diskusi dengan Pak menteri nanti akan ada tambahan untuk APBD kita," terangnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Sofyan Djalil sangat mendukung Airin yang menargetkan seluruh wilayah Tangsel tersertifikasi.

"Bu Wali berkomitmen bersama saya untuk kota Tangsel 2019. Insyallah terdaftar sertifikat, paling tidak semua sudah terdata. Untuk 2018 akan kita petakan, 2019 kita keluarkan sertifikat supaya Tangsel lebih pasti," jelasnya.

Soal peresmian kantor BPN, Sofyan berharap, gedung baru seluas 2.110 meter dengan tanah 4 ribu meter lebih itu pelayanannyamenjadi lebih optimal.

"Gedung baru ini untuk melayani masyarakat Kota Tangsel. Selama ini kantornya berpindah-pindah. Ini sudah ada kantor permanen dan berada di lokasi strategis," ucap Sofyan.

Dia mengingatkan kepada seluruh jajaran pegawai yang bertugas di kantor BPN Kota Tangsel untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Tangsel.

"Mudah-mudahan BPN bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ucap dia.

Meski begitu, lanjut Sofyan, gedung yang menelan dana pembangunan hingga Rp 16 miliar di luar biaya tanah itu, masih perlu ditambahkan ruang penyimpanan arsip.

"Operasional kantor sudah cukup, tapi kita masih butuh gedung arsip karena bisa dibayangkan Tangsel sendiri memiliki 412 ribu bidang tanah. Setiap sertifikat yang terdaftar itu ada warkah, ada buku tanahnya," tutur Sofyan.


(nwy/ega)