Twitwar Soal OTT KPK, Mahfud MD: Pak Fahri Kok Baperan Sih

Jakarta - Debat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Twitter terus berlanjut setelah sempat berhenti beberapa hari. Kemarin Mahfud MD 'meladeni' Fahri yang mempersoalkan landasan hukum operasi tangkap tangan atau OTT.

Seperti diketahui OTT kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fahri mempersoalkan istilah OTT tersebut karena menurut dia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hanyalah istilah 'tangkap tangan' (TT), bukan operasi tangkap tangan.

Pendapat Fahri tersebut ditulis di akun Twitter-nya, @fahrihamzah, pada Sabtu, 16 September 2017. "Tangkap Tangan (TT) ada di KUHAP tapi: Operasi Tangkap Tangan (OTT) ada di mana? Ini istilah hukum kita Gak boleh ngarang," tulis Fahri di akun Twitter-nya, seperti dilihat detikcom, Rabu (20/9/2017).

Foto: Twitter

Mahfud MD merespons cuitan Fahri tersebut. Menurut Mahfud, pada Pasal 1 butir 19 UU Nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHAP, ada definisi soal tangkap tangan. Pelaksanaan pasal itulah yang dimaksud operasi tangkap tangan alias OTT.

Baca juga: Debat Fahri Vs Mahfud MD di Twitter, dari OTT hingga Gantian Korupsi

Foto: Twitter

Twitwar antara Mahfud MD dengan Fahri sempat terhenti beberapa hari. Namun kemarin Mahfud MD 'meladeni' Fahri Hamzah. Kepada Fahri, Mahfud memberikan kuliah twitter (Kultwit) tentang OTT.

"(OTT-2) Sebenarnya sy malas berdebat kusir tentang OTT dan penyadapan dgn Pak @Fahrihamzah Tp agar msyarakat tdk tersesatkan sy jawab skrng," tulis Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Jumat (22/9/2017).

Begini debat panas Mahfud MD vs Fahri Hamzah di Twitter

@mohmahfudmd : (OTT-1) Dalam tradisi ilmiah wacana untuk pendalaman dibolehkan tapi debat kusir yang bertujuan untuk mau menang sendiri harus dihindarkan.

@mohmahfudmd : (OTT-2) Sebenarnya saya malas berdebat kusir tentang OTT dan penyadapan dengan Pak @Fahrihamzah tapi agar msyarakat tidak tersesatkan saya jawab sekarang.

@fahrihamzah : Terima kasih prof saya Jawab langsung...

@mohmahfudmd : (OTT-3) Semula Pak Fahri menanyakan, apa dasar hukum operasi tangkap tangan (OTT). Dimana itu diatur di dalam hukum? Kok @KPK_RI melakukannya?

@mohmahfudmd : (OTT-4) Maka saya menjelaskan Ketentuan dan definisi 'tangkap tangan' itu diatur dengan jelas di dalam Pasal 1 Butir 19 KUHAP. Itu dasar @KPK_RI

@fahrihamzah : Di sana disebut "tertangkap tangan" bukan tangkap tangan... awalan "ter" itu penting...

@fahrihamzah : Perhatikan kata "ter". Pukul dan terpukul beda... makan dan termakan jauh beda... Ayo Prof cermati...

@mohmahfudmd : (OTT-5) Mungkin kaget lalu Pak Fahri mendebat bahwa di KUHAP itu yg ada tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak ada kata "operasi"

@fahrihamzah : Kata "ter" saja sudah bikin beda apalagi kata "operasi" yg memiliki makna sebaliknya...

@mohmahfudmd : (OTT-6) Sy kaget. Kok yg disoal istilah operasi? Bukankah yg penting unsur2nya? Istilah operasi kan bs diganti melakukan atau melaksanKUHAP

@fahrihamzah : Saya disiplin pada "heterdaad" prof... Itu makna awal "tertangkap tangan" dalam pasal 1 butir 19 KUHAP...

@mohmahfudmd : (OTT-7) Jauh sebelum Pak Fahri jadi politikus, sejak zaman Belanda, operasi (tindakan, melakukan) tanggkap tangan itu sudah dilakukan, sesuai KUHAP

@fahrihamzah : Itu "heterdaad" bukan OTT. OTTKPK itu fiksi..

@mohmahfudmd : (OTT-8) Adnan Buyung Nasution dkk juga sudah pernah menulis itu dengan jelas. Bahkan dalam tulisan ABN disebut di banyak negara itu sudah dilakukan.

@fahrihamzah : Ini tulisan dari kantor bang Buyung:

@mohmahfudmd : (OTT-9) Oleh sebab itu saya tak bermaksud mengejek ketika saya hanya menjawab "Hahaha" ketika Pak Fahri menyoal istilah "operasi" lagi

@fahrihamzah : Santai aja Prof..

@mohmahfudmd : (OTT-10) Tapi kemudian Pak Fahri berbelok menanyakan dan meminta tanggungjawab saya tentang putusan MK atas Pasal 31 UU ITE. Ini, lebih parah lagi

@fahrihamzah : Jadi, temuan dan penelitian mengatakan semua OTT KPK dasarnya adalah penyadapan... maka terkaitlah.. bukan belok..

@mohmahfudmd : (OTT-11) Harus dibaca baik-baik. Vonis MK yang saya baca itu "melarang" dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam UU. Itu mutlak, hrs diikuti.

@fahrihamzah : Saya sudah baca baik-baik coba kita telaah nalar ya...

@mohmahfudmd : (OTT-12) Lah, Pak Fahri menyoal @KPK_RI yang menyadap terduga. Katanya bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan. Itu letak salahnya.

@fahrihamzah: Saya akan jelaskan panjang lebar Tentang JR pasal 31 ayat 4 UU ITE...

@mohmahfudmd : (OTT-13) Pak Fahri, @KPK_RI itu melakukan penyadapan justeru sesuai dengan vonis MK bahwa menyadap itu harus berdasar UU. Pak Fahri sudah membaca UU?

@fahrihamzah : UU KPK No 30/2002 tidak mengatur tatacara penyadapan sebagai dasar JR atas Rencana PP Pemerintah SBY soal tatacara penyadapan..

@mohmahfudmd : (OTT-14) Psl 12 (1) UU No. 30/2002 mengatur bahwa dalam penyelidikan & penyidikan @KPK_RI berwenang melakukan penyadapan. Jangan-jangan ini tak dibaca.

@fahrihamzah : Nah jelas Kan? Yang diatur bukan tatacara tapi kewenangan... beda "kewenangan" beda "tata cara". Seperti beda hak dan kewajiban...

@mohmahfudmd : (OTT-15) Jadi saya pertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar: "Tak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam UU".

@fahrihamzah : Itu bunyi keputusan MK yang Prof baca tgl 24 Februari 2011... masih ingat Kan?

@mohmahfudmd : (OTT-16) Dalam kaitannya dengan KPK melakukan penyadapan itu sudah benar karena Pasal 12 Ayat (1) UU-KPK memang sudah mengaturnya. Mau didebat lagi?

@fahrihamzah : Pasal itu mengatur kewenangan bukan tatacara merampas HAM....

@mohmahfudmd : (OTT 16)* Kita tak perlu berdebat, misal, bilang mengatur & berwenang itu beda. Nanti bisa ditertawai banyak orang, atau, hanya dijawab, "Hahaha, hehehe"

@fahrihamzah : Lah kenapa Prof bikin keputusan MK tgl 24/2/2011 soal itu?

@mohmahfudmd : (OTT-17) Oh, ya, Pak Fahri. Soal pejuang reformasi yang ternyata korupsi juga, nanti saya tulis di koran. Itu makalah 6 thn lalu & dikutip media-media.

@mohmahfudmd : (OTT-18)- Sekian, ya, Pak Fahri. Saya sering bicara umum, tak nyebut orang, tapi yang tiba-tiba yang marah Pak Fahri. Kok baper-an sih?. Tapi saya suka pada Anda.

@fahrihamzah : Mari kita sehatkan logika publik... makasih.. (erd/jat)