DetikNews
Jumat 22 September 2017, 11:10 WIB

ESDM Sambut Baik Putusan MK soal Izin Kelola Energi Panas Bumi

Mega Putra Ratya - detikNews
ESDM Sambut Baik Putusan MK soal Izin Kelola Energi Panas Bumi Ilustrasi Sidang Pleno MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengeluarkan izin pengelolaan energi panas bumi. MK sepakat dengan UU Nomor 21/2014 tentang Panas Bumi, yaitu pengelolaan energi itu dikelola pemerintah pusat.

Kementerian ESDM menyambut baik putusan tersebut. Putusan itu dinilai sudah sesuai dengan regulasi.

"Satu, karena sudah sesuai dengan regulasi, aturan-aturan di atasnya. Yang kedua, secara teknikal, panas bumi harus diatur sebagai suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan oleh lintas batas provinsi atau lintas batas kabupaten," ujar Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Yunus Saefulhak dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2017).

Didampingi Kepala Biro Hukum KESDM Hufron Asrofi, Yunus hadir dalam sidang pleno MK yang diketuai Arief Hidayat pada Rabu (20/9). Sebelumnya, amar putusan ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh hakim konstitusi yang diketuai Anwar Uswan pada Selasa (12/9).


Menurut Yunus, penting menjaga sumber energi panas bumi untuk anak-cucu nanti. "Kalau sudah menjaga seperti itu, sustainable energi itu akan terjaga dan akan menjadi warisan anak-cucu yang tak pernah habis," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim selaku pemohon, yang terdiri dari Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, dan empat Wakil Ketua DPRD Jatim, merasa dirugikan atas ditariknya kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi dengan diterbitkannya UU No 21 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2014.

Pemohon mengajukan pengujian Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 1 huruf c, dan Pasal 23 ayat 2 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub-Urusan Energi Baru Terbarukan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Ketentuan Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 serta Pasal 18A ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Setelah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, keterangan presiden dan DPD, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa hal:

Pertama, Kebutuhan energi yang semakin meningkat seharusnya diimbangi pula dengan penyediaan energi yang memadai. Panas bumi adalah potensi energi baru terbarukan yang menjadi alternatif selain energi fosil.

Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar yang potensial untuk menjadi energi yang dapat diandalkan jika pemanfaatan dan pengelolaannya dapat dioptimalkan.

Pemanfaatan panas bumi secara langsung digunakan untuk keperluan non-listrik, sedangkan pemanfaatan tidak langsung panas bumi digunakan untuk keperluan listrik. Pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah kewenangan pemerintah pusat dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi.

Berdasarkan yurisprudensi, listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, haruslah dikuasai oleh negara.

Dikuasai oleh negara dalam hal ini terkait langsung dengan persoalan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua, berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, ketentuan yang menempatkan urusan listrik, sebagaimana juga panas bumi, yang merupakan sumber energi terbarukan, kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang penentuannya mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Mahkamah menegaskan pula bahwa hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat mengatur porsi kewenangan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UUD 1945.

Selanjutnya, Pasal 18A ayat 1 dan Pasal 18A ayat 2 UUD 1945 mempertegas pendelegasian pengaturan di tingkat undang-undang mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 1 huruf c, dan Pasal 23 ayat 2 UU 21/2014 serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub-Urusan Energi Baru Terbarukan pada UU 23/2014, yang memberikan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada pemerintah pusat tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebab, keberadaan maupun karakter panas bumi tidak memungkinkannya untuk dibagi-bagi secara administratif, baik dalam konteks provinsi dan lebih-lebih dalam konteks kabupaten/kota.

Pertimbangan Mahkamah ini mengutip dari keterangan ahli geotermal di hadapan Mahkamah, di mana sistem panas bumi Indonesia memiliki karakter unik, terutama keberadaannya yang bersifat lintas daerah administratif. Karena itu, penetapan wilayah didasari bukan atas wilayah administratif, melainkan keberadaan sumber panas bumi tersebut.

Ketiga, Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 1 huruf c, dan Pasal 23 ayat 2 UU No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta Lampiran CC Angka 4 pada Sub-Urusan Energi Baru Terbarukan UU No 23/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945, juga dapat dijelaskan dari perspektif lain.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Pasal 13 UU No 23 Tahun 2014 telah menegaskan kriteria urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.

Kemudian, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan pemerintah pusat dan/atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Dalam kaitan ini, panas bumi memenuhi kriteria tersebut sehingga tepat menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Lebih-lebih jika mempertimbangkan potensi konflik yang timbul apabila hal itu diserahkan kewenangannya kepada daerah, sementara pemerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi.
(ega/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed