Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, mengatakan rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengusulkan untuk membeli pesawat mengingat selama ini pengawasan di jalur laut Aceh masih longgar. Akibatnya, penyelundup narkoba dan barang-barang terlarang lainnya kerap memanfaatkannya untuk menjalankan bisnis mereka.
"Pembelian pesawat ini juga untuk menjaga kekayaan laut Aceh. Ikan yang ada di laut Aceh habis bukan karena ditangkap oleh nelayan Aceh, akan tetapi habis karena dicuri oleh nelayan ilegal yang datang dari mancanegara, sehingga Aceh mengalami kerugian mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun," kata Mulyadi mengutip pernyataan Gubernur Irwandi yang disampaikan dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (21/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, untuk mengawal perairan Aceh memerlukan paling sedikit enam unit pesawat udara yang dilengkapi dengan alat penjejak kapal penangkap ikan ilegal. Harga untuk satu pesawat yaitu Rp 2 miliar. Pesawat yang dibeli itu harus dipesan terlebih dulu dengan panjar 30 persen.
Jika dipesan tahun ini, pesawat tersebut ditargetkan beroperasi di Tanah Rencong akhir 2018 mendatang. Selain membeli pesawat, Pemerintah Aceh saat ini juga sedang menyekolah 15 orang untuk menjadi pilot.
"Tidak ada panjar tidak ada pesawat. Jadi kalau kita order tahun ini kita harus bayar panjar sekitar Rp 4,5 miliar untuk 6 pesawat," ungkap Mulyadi mengutip pertanyataan Irwandi.
Selain itu, untuk menjaga kekayaan laut Aceh juga perlu pengadaan boat-boat patroli cepat bersenjata untuk bertindak langsung di lautan setelah menerima info dari patroli udara.
"Pesawat-pesawat ini juga bisa dipakai untuk melacak perahu penyeludup sabu-sabu di Selat Malaka," ungkapnya. (jor/jor)