JK: Inovasi Penting bagi Reformasi Pasukan Perdamaian PBB

New York - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengikuti acara debat terbuka tentang reformasi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mengusulkan ada reformasi dalam pengiriman pasukan perdamaian.

Hal ini dikatakan JK dalam acara High-Level Debate of Secuirty Council 'Reform of UN Peacekeeping: Implementation and Follow Up' di Markas PBB, New York, Rabu (20/9/2017).

Dalam pidatonya, JK menyampaikan Indonesia mendukung reformasi pada pasukan penjaga perdamaian PBB. Ada beberapa bagian disoroti oleh Indonesia. Menurutnya, reformasi memerlukan dukungan politik kolektif dan kuat.

"Kemitraan antara Dewan Keamanan, Sekretariat, serta negara-negara yang berkontribusi dan tuan rumah," kata JK.

Indonesia menekankan perlunya tindakan nyata atas laporan panel independen tingkat tinggi pada 2015 soal pasukan perdamaian PBB yang memberikan panduan penting perubahan pada operasi penjaga perdamaian.

Selain itu, harus ada hubungan antara diplomasi preventif, mediasi, dan peacebuilding untuk mempertahankan perdamaian. Dia menjelaskan, reformasi ini harus mencerminkan kebutuhan aktual penjaga perdamaian di lapangan.

"Pengembangan kapasitas merupakan salah satu elemen penting. Ini mencakup pengetahuan standar dan pelatihan inovatif. Dengan demikian, dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi warga sipil serta memastikan keamanan mereka sendiri," jelasnya.

JK menyebut Indonesia secara tegas siap berkontribusi dalam menjaga perdamaian, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian dan memperbanyak peran perempuan Indonesia dalam pasukan perdamaian. (tfq/bag)