Indonesia Paparkan Konsep Kemaritiman di Forum PBB

Laporan dari New York

Indonesia Paparkan Konsep Kemaritiman di Forum PBB

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kamis, 21 Sep 2017 03:55 WIB
Indonesia Paparkan Konsep Kemaritiman di Forum PBB
JK saat menghadiri forum PBB. (M Taufiqqurrahman/detikcom)
New York - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi panelis dalam pertemuan tingkat tinggi tentang kelautan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menyebut sektor kelautan memiliki potensi blue economy atau blue growth yang sangat penting dalam proses pembangunan.

Pertemuan tingkat tinggi ini bertema 'The Oceans - A Wealth of Opportunities'. Selain Wapres JK, hadir panelis lainnya, seperti Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, Presiden Chile Michelle Bachelet, Presiden Palau Tommy Remengesau, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama, dan Perdana Menteri Portugal AntΓ³nio Costa.

"Perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan yang berkelanjutan akan memastikan penghidupan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan kesejahteraan mereka," kata JK dalam pidatonya di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, JK mengajak negara-negara lainnya memajukan blue economy dalam proses pembangunan. Hal ini karena kegiatan ekonomi laut menghasilkan pendapatan. JK juga mengingatkan konservasi dan perlindungan ekosistem laut sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

"Terakhir, laut membentuk karakteristik sosial-budaya pesisir yang unik di masyarakat," ucapnya.

JK menegaskan pengembangan konsep maritim di Indonesia merupakan aspek kunci dalam agenda pembangunan Indonesia. Dilanjutkannya, konsep blue economy ini telah diintegrasikan dalam kebijakan maritim Indonesia sejak 2017.

"Indonesia percaya bahwa pengelolaan sumber daya laut seharusnya dilakukan secara berkelanjutan," terangnya.

JK mengatakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini soal pencemaran laut. Indonesia pun berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik hingga 2025. Selain itu, kejahatan illegal fishing masuk dalam kategori kejahatan terorganisasi transnasional.

"Tidak ada negara yang bisa menangani masalah kelautan sendirian. Kemitraan dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan sangat penting," ujarnya.

"Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, laut tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tapi juga keberlangsungan hidup," sambungnya. (tfq/bag)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads