Panitia KPU Tur ke India untuk Cek Pabrik Tinta

Jakarta - KPU terus membela diri. Panitia pengadaan tinta Pemilu KPU membantah kunjungan ke India bukan wisata, melainkan mengecek pabrik tinta. Tur itu tidak dibiayai rekanan KPU. Bantahan ini disampaikan Sekretaris Panitia Pengadaan Tinta Pemilu KPU Achmad Royadi di gedung KPK, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (19/5/2005) pukul 14.00 WIB.Kedatangan Royadi ke KPK hanya untuk memberikan berkas yang berkaitan pengadaan tinta pemilu. "Yang pergi ke sana juga bukan anggota KPU. Tetapi seluruh anggota panitia pengadaan tinta. Itu merupakan perjalanan dinas dan tidak dibiayai rekanan," kata Royadi.Menurut dia, pemilihan membeli tinta dari India karena kualitasnya baik dan RI belum memiliki pabrik tinta untuk sidik jari."Penentuan harga tinta sudah ditekan di bawah Rp 30 ribu per botol yang berisi 30 cc. Ini lebih murah dibanding harga tinta pada pemilu 1999, Rp 36.500," papar dia.Bagaimana mengenai temuan BPK ada penyimpangan dana Rp 1,155 miliar untuk pembebasan biaya masuk tinta di India? "Surat itu ditandatangani pak ketua, saya hanya menindaklanjuti. Tetapi belum ada jawaban dari Bea Cukai," ungkap dia.Setelah itu, lanjut Royadi, dirinya menyurati Departemen Keuangan untuk membebaskan bea masuk. "Tetapi itu belum dapat jawaban. Pembebasan itu salah. Untuk itu, kita minta PT Fulcomas mengembalikan uang itu," imbuhnya.Proyek ITSekretaris Panitia Pengadaan IT KPU Dala'il MS kembali diperiksa sebagai saksi di KPK. Kehadirannya untuk mengklarifikasi penyimpangan dana sebesar Rp 154 juta."Dari dana itu, saat ini sudah dibangun menjadi ruang operator," ujarnya.Ketika ditanya mengenai masih banyak komputer yang tersimpan di gudang PT Integrasi, Dala'il membenarkan. "Itu memang ada tetapi untuk persediaan, untuk cadangan kalau-kalu ada komputer yang rusak. Sisanya tinggal 40 unit," jawab dia.Dala'il menjalani pemeriksaan sejak pukul 13.15 WIB yang hingga kini masih berlangsung. (aan/)