DetikNews
Rabu 20 September 2017, 22:18 WIB

Pansus Ingin Klarifikasi Ketua KPK soal Proyek Dinas Bina Marga

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pansus Ingin Klarifikasi Ketua KPK soal Proyek Dinas Bina Marga Arteria Dahlan (Ari Saputra/detikcom)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Jakarta -

Pansus Hak Angket KPK mengklaim mengantongi informasi baru terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. Dugaan penyimpangan ini diduga terjadi saat Agus menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kami menerima laporan dan informasi yang sangat akurat dan legitimate. Kami terima info penyimpangan terkait pengadaan alat berat pada penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga DKI tahun 2015," kata anggota Pansus Angket KPK Arteria Dahlan dalam jumpa pers di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/9/2017).

LKPP terkait pengadaan Pakkat Road Maintenance Truck, menurut Arteria, diduga tidak melakukan evaluasi sebagaimana tugas yang diemban. Ketiadaan evaluasi, sambung Arteria, berdampak pada terjadinya penyimpangan.

"Kami menemukan indikasi pada saat ini adanya penyimpangan yang dilakukan LKPP yang sayangnya pimpinan pada saat itu Pak Agus Rahardjo," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

[Gambas:Video 20detik]

Ada empat temuan terkait penyimpangan pengadaan yang nilainya mencapai Rp 36,1 miliar tersebut. Pertama, mengkategorikan produk sebagai alat berat meski terdapat truk sebagai salah satu item dalam pengadaan.

Kedua, LKPP disebut tidak mensyaratkan dokumen yang melegitimasi asal-usul produk. Ketiga, tidak mengevaluasi dokumen yang diajukan PT DMU terkait pengadaan.

"Keempat, tidak memiliki harga perkiraan sendiri yang digunakan sebagai dasar sebagai negosiasi, sehingga tidak dapat mengevaluasi kebenaran harga penawaran yang disampaikan oleh PT DMU," papar Arteria.

Data-data ini, menurut Arteria, didapat dari lembaga berwenang. Data ini, menurut Arteria, didapatkan Pansus Angket KPK yang bekerja melakukan penyelidikan.

"Kami dapat bukti dari mana, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini temuan siapa? Kami pastikan dari lembaga yang berwenang. Bukan hanya itu, tapi konstitusi tentang kerugian negara," ujarnya.

Laporan ini, sambung Arteria, seharusnya diklarifikasi langsung ke Agus dalam Pansus Angket. Namun pimpinan KPK menolak hadir dengan alasan materi terkait Pansus sudah ditanyakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pimpinan KPK dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Selain itu, KPK menjadi pihak terkait permohonan pengujian UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terhadap UUD 1945.

"Kalau KPK hadir, kita akan lakukan klarifikasi, apakah benar laporan ini," kata Arteria.




(fdn/idh)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed