"Nggak boleh anggaran itu Rp 1,8 triliun karena KUA-PPAS sudah selesai di tanda tangan tanggal 25 Agustus. Sudah kami kunci di situ. Sekali lagi kami bekerja by sistem. Tidak boleh nyelonong seperti itu," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
Djarot mencurigai ada permainan dari anggota legislatif dan eksekutif terkait proyek pengadaan lahan. Ia menyebut lahan yang ada di Jakarta saat ini telah mencukupi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot berjanji untuk menjaga anggaran hingga pemerintahannya berakhir. Dia ingin agar pemerintah setelahnya tidak terbebani dengan permasalahan anggaran tersebut.
"Jangan sampai Oktober ini kemudian berbagai macam masuk dan ini akan membebani pemerintahan berikutnya. Ini fokusnya, kami ingin apa yang kami letakkan ini tidak jadi beban di pemerintahan berikutnya yang akan bertanggung jawab," paparnya. (fdu/aan)











































