Selasa 19 September 2017, 16:37 WIB
Gerindra Minta Jokowi ke Myanmar, Hanura: Presiden Dibutuhkan di RI
Waketum Hanura Nurdin Tampubolon (Fida Ul Haq/detikcom)
Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap Presiden Joko Widodo dapat hadir langsung ke Myanmar untuk membantu krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Menanggapi saran tersebut, Partai Hanura mengatakan masalah kemanusiaan Rohingya bukan urusan Indonesia saja.
"Kita melihat dukungan internasional sudah cukup banyak, jadi menurut saya, persoalan daripada Rohingya bukan hanya di-handle Indonesia, itu sudah dunia. Yang jelas, kita sudah berbuat yang terbaik. Jadi kalau kita memerintah pimpinan kita untuk ke sana, mungkin kurang pas," ujar Waketum Hanura Nurdin Tampubolon kepada detikcom, Selasa (19/9/2017).
Nurdin mengatakan Presiden telah memiliki struktur di bawahnya, seperti Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI, untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Berbagai hal teknis sudah dilaporkan kepada Presiden.
"Presiden ada pembantunya, dan pembantunya itu sudah mengunjungi ke sana. Kemudian hal-hal teknis segala macamnya sudah disampaikan kepada Presiden oleh menterinya. Menterinya juga sudah ditanya di Komisi I," kata Nurdin.
Wajar jika Jokowi pada akhirnya nanti bisa menemui warga Rohingya yang kini tengah mengungsi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Namun Nurdin memandang kurang tepat jika Presiden dipaksa hadir ke Myanmar.
"Itu presiden kita kan juga sibuk, presiden kita kan harus melihat kepentingan republik ini, bagaimana masyarakat kita juga membutuhkan suatu dukungan. Jadi harus ada suatu balance (keseimbangan), jadi artinya mana yang lebih penting, semuanya penting, tapi presiden kita melihat situasinya mana yang lebih penting," imbuhnya.
Ahmad Riza Patria ingin Jokowi juga mengunjungi langsung Myanmar. Langkah mengutus Menlu RI Retno LP Marsudi untuk berdiplomasi dinilai Riza kurang tepat. Dia mencontohkan langkah yang ditempuh Presiden Soeharto saat terjadi konflik di Bosnia.
"Mungkin ada baiknya Pak Jokowi datang ke Rohingya, jangan kirim Menlu, lain, jangan kirim Wapres (JK) ke OKI, beda, harus Presiden. Pak Harto aja berani ke medan perang loh, kalau ke Myanmar tuh bukan medan perang itu, bukan pertempuran itu, itu pembasmian, datang," tegas Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
(nvl/elz)
"Kita melihat dukungan internasional sudah cukup banyak, jadi menurut saya, persoalan daripada Rohingya bukan hanya di-handle Indonesia, itu sudah dunia. Yang jelas, kita sudah berbuat yang terbaik. Jadi kalau kita memerintah pimpinan kita untuk ke sana, mungkin kurang pas," ujar Waketum Hanura Nurdin Tampubolon kepada detikcom, Selasa (19/9/2017).
Nurdin mengatakan Presiden telah memiliki struktur di bawahnya, seperti Menteri Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI, untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya. Berbagai hal teknis sudah dilaporkan kepada Presiden.
"Presiden ada pembantunya, dan pembantunya itu sudah mengunjungi ke sana. Kemudian hal-hal teknis segala macamnya sudah disampaikan kepada Presiden oleh menterinya. Menterinya juga sudah ditanya di Komisi I," kata Nurdin.
Wajar jika Jokowi pada akhirnya nanti bisa menemui warga Rohingya yang kini tengah mengungsi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Namun Nurdin memandang kurang tepat jika Presiden dipaksa hadir ke Myanmar.
"Itu presiden kita kan juga sibuk, presiden kita kan harus melihat kepentingan republik ini, bagaimana masyarakat kita juga membutuhkan suatu dukungan. Jadi harus ada suatu balance (keseimbangan), jadi artinya mana yang lebih penting, semuanya penting, tapi presiden kita melihat situasinya mana yang lebih penting," imbuhnya.
Ahmad Riza Patria ingin Jokowi juga mengunjungi langsung Myanmar. Langkah mengutus Menlu RI Retno LP Marsudi untuk berdiplomasi dinilai Riza kurang tepat. Dia mencontohkan langkah yang ditempuh Presiden Soeharto saat terjadi konflik di Bosnia.
"Mungkin ada baiknya Pak Jokowi datang ke Rohingya, jangan kirim Menlu, lain, jangan kirim Wapres (JK) ke OKI, beda, harus Presiden. Pak Harto aja berani ke medan perang loh, kalau ke Myanmar tuh bukan medan perang itu, bukan pertempuran itu, itu pembasmian, datang," tegas Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
(nvl/elz)
