Myanmar Setuju Sikap Indonesia soal Krisis Rohingya di AIPA

Manila - Indonesia kembali menegaskan fokus perhatian pada isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Ini merupakan pernyataan sikap final perwakilan rakyat Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38.

"Hari ini tadi kita mengusulkan statement, hilite yang kita rekomendasikan, khususnya perihal terjadinya permasalahan kekerasan kemanusiaan di Myanmar. Dalam hal ini, kami memberikan support kepada government dan parlemen untuk bisa menyelesaikan konflik yang disertai kekerasan ini dengan sebaik-baiknya," ucap perwakilan delegasi Indonesia, Sartono Hutomo, dalam Joint Communique di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, Senin (18/9/2017).

Dalam pernyataan itu disebut pula agar Myanmar melaksanakan rekomendasi dari PBB.

"Dan alhamdulillah saya pikir usulan tadi yang disetujui oleh semuanya, tanpa terkecuali dari parlemen Myanmar juga," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pernyataan final dari 10 negara-negara ASEAN, Indonesia menambahkan pernyataan yang ditulis oleh pihak AIPA. Pernyataan itu mulanya hanya berisi soal perhatian, penghargaan, dan dukungan Indonesia atas organisasi yang berdiri 40 tahun tersebut.

Pernyataan tambahan dari Indonesia ditulis oleh Ketua Delegasi Indonesia Fadli Zon. Namun ia tidak hadir.

Berikut ini isi tambahan pernyataan delegasi Indonesia:

Indonesia menyatakan keprihatinannya atas krisis kemanusiaan Myanmar dan mendesak semua pihak menghormati peraturan perundangan, menjalankan upaya menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang terus berlanjut terhadap Rohingya, di Negara Bagian Rakhine. Berdasarkan semangat solidaritas dan persatuan ASEAN, Indonesia mendukung upaya pemerintah dan parlemen Myanmar untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang memerlukan, terlepas dari etnisitas, ras, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya, Indonesia mendorong Myanmar melaksanakan rekomendasi dari Komisi Penasihat PBB di negara bagian dan membuka negara mereka untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan serta mematuhi undang-undang kemanusiaan internasional dalam menangani krisis pengungsi.

Joint Communique AIPA (Nur/detikcom)

Myanmar membalasnya dengan revisi juga. Mereka menambahkan, dalam pernyataan final, akan dibahas konflik di Rakhine State dalam forum lain.

"Dia (Ketua Delegasi Myanmar Khun Myatt) menginformasikan pleno bahwa akan ada pidato negara oleh konselor pada tanggal 19 September 2017 di Myanmar dan sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri ASEAN di New York pada 23 September 2017 selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berlangsung untuk menangani masalah di Negara Bagian Rakhine," ucap perwakilan delegasi Myanmar.

Joint Communique AIPA (Nur/detikcom)

Pernyataan tersebut memang pernah dilontarkan oleh Ketua Delegasi Myanmar dalam Pertemuan Komite Eksekutif II pada Sabtu (16/9). Namun saat itu delegasi Indonesia menolak karena forum tersebut tidak melibatkan parlemen.

Sebagai pengganti akibat ketidaksepakatan tersebut, AIPA kemudian meniadakan pembahasan komite politik yang seharusnya dibahas pada Minggu (17/9), bersamaan dengan pembahasan resolusi komite sosial, ekonomi, dan keorganisasian.

Baik Indonesia maupun Myanmar dalam Joint Communication tidak mengajukan keberatan terhadap pernyataan final masing-masing negara. Begitu pun 8 negara lainnya. (nif/rvk)