Ini Cara PSI Cegah Caleg 'Nakal'

Ini Cara PSI Cegah Caleg 'Nakal'

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 18 Sep 2017 20:24 WIB
Foto: Grandyos Zafna/detikcom
Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019. Untuk mencegah adanya caleg 'nakal', PSI melakukan sistem pendaftaran secara terbuka.

"Kita mengikuti apa yang sudah dianjurkan KPK, yaitu open recruitment, secara terbuka. Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh KPK," kata politikus muda PSI Tsamara Amany di kantor DPP PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Ia mengatakan proses pendaftaran dilakukan secara transparan. Bahkan dia mengaku tidak akan menerima bakal calon yang memberi uang ke DPP sebagai 'jalan pintas'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu cara yang kita lakukan adalah open recruitment caleg. Nanti kalau misalnya ada yang coba-coba membayar, jalan keluarnya sih sudah pernah ada, kita langsung kembalikan kepada yang bersangkutan," kata Tsamara.

Ia menyebut masyarakat bisa melapor jika mengetahui track record bakal calon, terutama bila calon itu pernah terindikasi melakukan korupsi. Dengan demikian, bakal calon itu tidak diloloskan nyaleg.

Tsamara menyebut proses rekrutmen sebenarnya cukup mudah dengan melakukan pendaftaran di website PSI. Setelah itu mengisi esai tentang bagaimana melawan korupsi di Indonesia. Jika lolos di tahapan administrasi, akan diseleksi panel yang dinilai oleh tokoh independen.

"Kedua, harus menghadapi seleksi panel yang diisi oleh tokoh-tokoh seperti Prof Mahfud dan dan lain-lainnya," ujarnya.

Dengan tahapan tersebut, dia berharap PSI dapat menjaring bakal calon yang antikorupsi dan bersih. Dia juga bersenang hati jika KPK bersedia membantu PSI memberikan rekomendasi track record bakal calon.

"Jadi memang kita mengharapkan mendapat tokoh-tokoh terbaik, calon-calon wakil rakyat terbaik. Kita mengandalkan masukan publik sebanyak-banyaknya, memastikan bahwa calon-calon yang kita dukung adalah tokoh tokoh antikorupsi. Kami senang hati kalau misalnya nanti KPK memberikan masukan kepada kita tentang tokoh-tokoh yang merah, yang kuning, dan hijau yang memiliki track record dengan KPK," ucapnya. (yld/nvl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads