Mendagri: 77 Kepala Daerah Kena OTT, Kami Apresiasi KPK

Jakarta - Upaya penindakan yang dilakukan KPK diapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Bukan hanya penindakan, KPK juga mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi.

"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang OTT, 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo usai bertemu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

"OTT harus cukup alat bukti, baru OTT. Nggak mungkin nggak, yang 77 itu valid semua," tegasnya.

KPK menurut Mendagri akan terus melibatkan KPK dalam program perbaikan tata kelola di daerah. Di bidang pencegahan, KPK selama ini disebut Tjahjo sudah bertemu banyak pihak untuk memetakan kondisi sekaligus mendorong upaya perbaikan.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo Foto: Dwi Andayani-detikcom

"Saya sesuai arahan presiden fokus membangun hubungan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah," imbuh Tjahjo.

Sementara itu Pahala Nainggolan bicara mengenai penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). KPK menyarankan agar hasil kerja APIP langsung dilaporkan ke tingkatan atas untuk ditindaklanjuti.

"Khusus buat audit, mereka sulit tindaklanjuti karena susah kalau audit tindaklanjutnya nanti dia mintakan ke kepala daerah. Apalagi yang diaudit kepala daerah. Nah itu kita bilang, tindaklanjutnya naik satu tingkat ke atas. Kabupaten lapor dan tindaklanjut ke gubernur, yang provinsi laporan tindaklanjutnya ke Pak menteri. Nanti tindaklanjutnya dari Pak menteri ke bawah atau dari gubernur ke bawah," papar Pahala.

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)