OTT Kepala Daerah Makin Marak, ICW: Pengawasan Harus Maksimal

Jakarta - Seakan tak ada kapoknya, masih saja ada pejabat yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bukan hanya pejabat daerah, oknum penegak hukum pun ikut terciduk. Lantas, bagaimana supaya daftar OTT ini tak makin panjang?

"Ya karena daerah ini kan nggak cuma Jatim, Bengkulu, dan ini bukan persoalan kepala daerah, tapi oknum hukumnya. Ada hakim, jaksa, ini kan bukti pihak yang seharusnya melakukan pengawasan tidak maksimal. Ini bukan pencegahan di inspektorat, tapi penegak hukum juga terlibat," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun saat dihubungi, Minggu (17/9/2017) malam.

Tama menyebut setidaknya ada tiga hal yang harus diperbaiki. Dari pencegahan internal hingga peningkatan sanksi hukum untuk menimbulkan efek jera.

"Pertama, pencegahan internal, pengawasan inspektorat internal di daerah nggak berjalan. Artinya, ada persoalan besar di sana. Kalau pengawasan maksimal akan sedikit pejabat daerah yang terjerat korupsi," katanya.

Tama juga berpendapat ringannya pemberian sanksi hukum kepada pelaku korupsi tidak menimbulkan efek jera. Dalam catatannya selama 6 bulan terakhir, hukuman ke koruptor hanya vonis ringan.

"Yang kita lihat ini kan seolah-olah hukuman bagi pelaku korupsi tidak maksimal. Hakim gimana, kita berharap memberi sanksi yang berat, menjerakan. Gimana menjerakan selama 6 bulan terakhir nggak sampai 3 tahun kok pidananya. Artinya, perhatian juga buat MA bagaimana melihat korupsi itu lebih sanksinya menjerakan," usulnya.

Baca juga: Ini Saran KPK ke Pemerintah untuk Cegah Korupsi di Daerah

Dia juga melihat potensi korupsi dilakukan akibat biaya politik yang mahal. Menurutnya, mahalnya biaya politik yang dikeluarkan pejabat membuatnya rentan terjerat korupsi.

"Ketiga, biaya politik di Indonesia sangat mahal. Biaya politik mahal itu akan membuat orang yang sedang memegang jabatan harus memutar uang, sulit rasanya untuk tidak korupsi," kata Tama.

Baca juga: 2017, Enam Kepala Daerah Kena OTT KPK

Tama mengakui memang perbaikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dia berharap Presiden Joko Widodo memperkuat peran pengawas inspektorat di daerah.

"Dalam pandangan saya selama ini, sekarang kan inspektorat ada di bawah pemerintah daerah, kan posisi mereka lemah sekali, tidak punya bargaining position. Bagaimana desain pemerintah Jokowi memperkuat internal," ujarnya.

Dia juga berharap segera ada solusi untuk mengatasi mahalnya biaya politik. Menurutnya, harus ada rumusan strategi antara pemerintah, partai politik, dan penegak hukum.

"Parpol harus diajak duduk bareng. Karena tingginya biaya politik itu harus ada strategi bersama antara pemerintah, parpol, dan penegak hukum untuk pengawasannya," kata Tama.

"Menurut saya, solusi biaya politik makin ringan ke depan, jangan jadi beban atau masalah baru. Ke depan, korupsi daerah ya paling tidak bisa dikurangilah," ujarnya optimistis. (ams/imk)