Anggaran Pertahanan Akan Ditingkatkan Dua Kali Lipat

Jakarta - Anggaran pertahanan RI akan ditingkatkan dua kali lipat dari yang tercantum dalam APBN 2005. Dalam APBN 2005, anggaran pertahanan besarnya mencapai Rp 21 triliun.Rencana penambahan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Departemen Pertahanan. Peningkatan yang mencapai dua kali lipat tersebut dikatakan sebagai jumlah yang cukup ideal.Rencana ini dipaparkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2005) petang."Ini untuk memenuhi kebutuhan standar minimal yang dibutuhkan oleh TNI/Polri. Hal ini dilakukan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Sri yang juga Executive Director IMF untuk 12 negara di Asia Tenggara, periode 2002-2004. .Menurutnya, anggaran Rp 21 triliun hanya mampu membiayai gaji seluruh anggotan TNI/Polri dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rutin lainnya. Ia mengakui bahwa resiko dari penambahan anggaran dua kali lipat itu akan memperbesar defisit anggaran. Untuk mengantisipasi defisit anggaran, Departemen Keuangan (Depkeu) saat ini tengah serius menghitung ulang komposisi anggaran sampai lima tahun ke depan (2009). Prosedur pendanaan rencananya juga akan berasal dari sumber-sumber tradisional."Menkeu (Menteri Keuangan) harus bisa menyediakan tambahan dana yang dibutuhkan, tentunya harus dengan persetujuan DPR," tambahnya lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat mengarahkan, cara mensiasati keterbatasan anggaran. Caranya, inventarisir prioritas kebutuhan TNI/Polri harus dilakukan secara rinci. Alat-alat yang nantinya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, tidak perlu diimpor. Sebaiknya, dilakukan perbaikan pada sistem pengadaan dan procurement-nya. "Sehingga dengan dana yang terbatas, kita bisa mendapatkan peralatan dalam jumlah yang lebih banyak atau kualitas yang lebih baik," lanjut Sri.Secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menegaskan, penggunaan dana tambahan itu tidak akan digunakan untuk membeli peralatan tempur baru. Penggunaan dana akan difokuskan pada kegiatan revitalisasi secara bertahap pada Alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang sudah ada.Alutsista yang sudah ada, tidak bisa dioperasionalkan akibat keterbatasan dana. Embargo juga menyebabkan sulitnya mendapatkan suku cadang. Sebagai contoh, Ia menyebutkan, dari 20 buah pesawat angkut Hercules yang dimiliki TNI AD, hanya enam yang bisa terbang. Sementara dari 10 F16 milik TNI AU, hanya empat yang bisa terbang."Kita juga punya dua kapal selam, nah sekarang bagaimana mengupayakan agar mereka bisa menyelam dan timbul lagi. Bukannya ngga timbul-timbul," papar Panglima akrab.Rapat yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB, membahas rencana penambahan anggaran pertahanan. Rapat juga diikuti oleh Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, Menhan Juwono Sudarsono, Menristek Kusmayanto Kadiman, KaBIN Syamsir Siregar, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Seskab Sudi Silalahi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (ism/)