NU-Muhammadiyah Teken Kesepakatan Berantas Korupsi

Jakarta - Dua ormas Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), sepakat untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Mereka yakin, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, namun juga menjadi kewajiban bagi organisasi keagamaan.Untuk itu, NU dan Muhammadiyah sepakat melakukan kontrak program kemitraan pemberantasan korupsi dengan Partnership. Penandatanganan kontrak ini sebagaitindaklanjut dari komitmen bersama antara NU-Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan good governance di Indonesia.Penandatanganan dilakukan di kantor Partnership di Gedung Surya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (18/5/2005). Hadir dalam penandatanganan kesepakatantersebut Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif, Direktur Eksekutif Partnership HS Dillon dan disaksikan Ketua MPR Hidayat Nurwahid.Usai penandatanganan kerjasama, Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan langkah yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi sudah cukup baik. Hal ituterlihat dari komitmen SBY untuk membentuk tim task force dan tim tindak pidana korupsi lainnya yang akan membantu program pemberantasan korupsi yangdilakukan KPK dan Kejagung."Tidak perlu dipersoalkan pembentukan pemberatasan korupsi tersebut akan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Tetapi harus dilihat ada upaya serius dari pemerintah," kata Hidayat.Langkah positif lainnya, kata Hidayat, presiden saat ini lebih mudah memberikan izin kepada pejabat di daerah, pusat, dan legislatif apabila mereka akandiperiksa dalam satu kasus korupsi. Upaya presiden yang memulai memberantas korupsi dari rumahnya sendiri, di Istana Negara, suatu hal yang luar biasa.Sementara, Hasyim Muzadi mengusulkan harus ada gerakan hidup halal dan gerakan kerja keras untuk memberantas korupsi. Ini yang kendor sehingga korupsi ada dimana-mana. NU, kata Hasyim, akan terus memberikan pendidikan kepada masyarakat soal pemberantasan korupsi melalui dakwah.Sedangkan Syafi'i Ma'arif mengatakan perlunya upaya mendorong koalisi parlemen anti korupsi di tingkat daerah. Nantinya anggota Muhamadiyah dan NU yang jadianggota legislatif akan merangkul anggota parlemen dan membuat parlemen anti korupsi. (jon/)