RI-Malaysia akan Ajukan Rancangan Resolusi Atasi Krisis Rohingya

Manila - Indonesia dan Malaysia sudah menyiapkan rancangan baru untuk resolusi krisis kemanusiaan Rohingya dalam lanjutan sidang komite eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Rancangan ini merupakan revisi setelah Malaysia bergabung dengan langkah politis Indonesia.

"Ada sudah (rancangan yang baru). Ada (perbedaan), itu yang disirkuler," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, usai pertemuan kehormatan dengan Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez, Sabtu (16/9/2017).

Indonesia sebelumnya mengajukan rancangan resolusi 'Serangan Kekerasan Terhadap Rohingya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar' untuk dibahas dalam agenda politik forum AIPA ke-38. Namun, Myanmar menolak.

Foto: Nur Indah/detikcom

Malaysia kemudian mendukung Indonesia mendesak AIPA membuka mata terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di satu dari wilayah di ASEAN. Bahkan akan mengikuti langkah Indonesia jika memang harus walk out.

"Di sini kita lihat bagaimana kemanusiaan dikalahkan oleh prosedur. Itu nanti yang akan kita sampaikan, karena konsensus ini. Itu baca saja deh, (rancangan) terbaru yang kita sampaikan itu persoalannya itu sudah sangat lunak. Terkait dengan masalah kemanusiaan, refugee, border. Kita tidak menyentuh akar masalah politik yang ada di sana, walaupun kita tahu," imbuh Fadli kemudian.

Dalam rancangan terbaru, terjadi perubahan judul menjadi 'Memperkuat Upaya Parlemen Mengatasi Isu Kemanusiaan di ASEAN'. Ada beberapa tuntutan yang dimasukkan.

Antara lain mendesak Komisi Investigasi yang dibentuk Presiden Myanmar untuk segera menghentikan investigasi dan menyerahkan hasilnya; memberi dukungan dengan mengirim bantuan primer untuk warga Rohingya; serta mendorong Myanmar melaksanakan rekomendasi Komisi Penasihat PBB untuk segera menyelesaikan krisis di Rakhine State tersebut.

"Kan kemarin pending pembahasan tentang semua political matters, ada 8 itu. Itu saya minta dipending. Tidak hanya satu, semuanya 8. Sehingga pasti akan ada pembicaraan soal itu. Dan kalau persoalannya ternyata tidak mencapai konsensus, ya saya kira delegasi kita harus mengambil sikap," tutur Fadli.

Sebelumnya dalam pertemuan kehormatan dengan Presiden AIPA, delegasi Indonesia menyerahkan cenderamata berupa miniatur replika Candi Borobudur. Hadiah ini tentu mengandung pesan politis.

"Tadi kita bilang, candi terbesar umat Budha dilindungi oleh negara muslim terbesar," cetus Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf.

Pertemuan Kehormatan Wakil Ketua DPR dengan Presiden AIPA di Filipina Foto: Nur Indah/detikcom

Dalam forum pertemuan komite eksekutif kemarin, Indonesia mengajukan rancangan 'Serangan Kekerasan Rohingya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar' sebagai agenda politik. Myanmar menolak hal ini dengan dalih sedang menyelesaikan permasalahan ini sendiri.

Kekukuhan kedua negara akhirnya diputuskan Presiden AIPA untuk dibahas kembali besok. Jika Myanmar masih tutup mata, dan AIPA tidak mengabulkan usulan ini, Indonesia akan angkat kaki dalam forum yang terselenggara kali ke-38 ini.

"Kalau begini terus, kita pulang saja. Tidak usah ikut agenda AIPA berikutnya," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di tengah reses bersama delegasi Myanmar, yang dimediasi oleh Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez kemarin (15/9).

[Gambas:Video 20detik]

(nif/fdn)