Evaluasi Pengawas Haji: Tenda Mina hingga Pemondokan Blocking Time

Madinah - Penyelenggaraan haji tahun ini relatif sukses. Tak ada insiden berarti. Namun masih ada catatan untuk perbaikan ke depan. Berikut ini evaluasi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Tim KPHI memantau penyelenggaraan dari berbagai aspek dan wilayah. Mulai dari layanan hingga Standard Operating Procedure (SOP) penanganan masalah jemaah di Madinah, Mekah, dan bandara (Madinah dan Jeddah).

"Secara umum lançar dan aman. Namun akomodasi di Mina patut jadi perhatian. Tahun lalu kami rekomendasikan untuk pembangunan tenda bertingkat, tapi belum ada tindak lanjut," kata Ketua KPHI M Samidin Nashir di Madinah beberapa hari lalu. Samidin didampingi komisioner Agus Priyanto, Abidinsyah Siregar, M Thoha, dan Samsul Maarif.

Tak hanya KPHI, tenda di Mina sebetulnya juga jadi perhatian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam momen puncak haji, Menag mengajukan protes ke Muassasah dan Maktab (penyelenggara haji Saudi) karena jemaah desak-desakan di Mina. Dia menyesalkan saat kuota haji bertambah, sedangkan kapasitas tenda di Mina tetap.

Menag menyebut pada tahun 2015 lalu, pihaknya mengusulkan ke Saudi agar tenda di Mina dibuat bertingkat. Namun hingga saat ini, usulan itu belum direspons.

Samidin mengungkapkan, "Tadinya kami khawatirkan ada insiden, tapi alhamdulillah Allah melindungi kita semua," ujarnya.

Soal konsumsi, Samsudin menilai kondisi sudah baik. Memang ada masalah, terutama soal makanan basi dan gramasi (proporsi nasi, daging, sayur, dan buah), tapi tidak berakibat fatal

Baca juga: Kertajati Akan Jadi Pusat Pemberangkatan Haji Warga Jabar

KPHI menyoroti pemondokan di Madinah. Menurut mereka, sistem blocking time (sewa setengah musim berbasis durasi jam) tidak tepat. Jemaah tak mendapatkan layanan yang memadai sebab dalam satu kelompok terbang (kloter) bisa terpecah dalam beberapa hotel. Akibatnya, koordinasi kloter dan pergerakan jemaaah terhambat.

Selain itu, dengan sistem tersebut, satu hotel bisa ditempati jemaah berbagai negara. "Ke depan perlu hotel besar sehingga jemaah tidak terpecah dalam berbagai hotel dan sektor," kata pria yang berlatar belakang militer dan aktif di Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) ini.

Sistem blocking time jadi andalan dalam beberapa tahun terakhir penyelenggaraan haji. Dalam situasi normal, dengan sistem ini, dana yang dipakai lebih murah dan sangat efisien. Namun jika ada masalah sedikit saja, sistem tersebut merepotkan. Saat jadwal pesawat jemaah mundur misalnya, maka jadwal menempati pemondokan ikut kacau, karena tak bisa diubah seenaknya.

Baca juga: Tambahan Anggaran Kemenag karena Visa Petugas Haji Tak Lagi Gratis

Kondisi tersebut dikeluhkan Kepala Daker (Kadaker) Madinah Amin Handoyo. Di level teknis, ada faktor eksternal yang menjadikan sistem blocking time kurang efektif. "Kami usul sistem tersebut diubah. Lebih baik seperti di Mekah, pakai sistem sewa satu musim," tutur Amin, Jumat (15/9/2017).

Meski jauh dari Masjidil Haram, pemondokan di Mekah memudahkan koordinasi dan penempatan jemaah. Satu hotel ditempati khusus jemaah haji Indonesia.

Prosesi haji telah usai. Saat ini, sebagian jemaah gelombang pertama telah dan sedang diterbangkan ke Tanah Air via Jeddah. Sedangkan jemaah gelombang kedua digeser dari Mekah ke Madinah. Berbeda dengan gelombang pertama yang sebagian kecil tinggal dalam radius 1,2 kilometer, seluruh jemaah gelombang kedua menempati pemondokan dalam radius maksimal 600 meter dari Masjid Nabawi. (try/rna)