Kepala Daerah hingga DPRD Kena OTT KPK, Ketua MPR: Innalillahi

Jakarta - Dalam beberapa waktu ini, KPK berhasil menangkap tangan beberapa pejabat dan kepala daerah karena korupsi, yang terbaru ialah pejabat DPRD Banjarmasin. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku terpukul dan menganggapnya sebagai musibah bangsa.

"Innalillahi wa inna ilaihi raaji'un. Saya kira saudara-saudara kita memang harus gencar meluruskan kembali apa orientasi kita itu berbangsa bernegara," kata Zulkifli mengungkapkan keprihatinannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Menurut Zulkifli, pejabat daerah harus diluruskan pemikirannya saat menjabat. Jabatan, kata Zulkifli, bukan semata-mata untuk memperkaya diri.

"Pejabat DPR, jadi bupati, itu bukan jalan mencari kaya, bukan jalan mencari proyek, bukan jalan untuk mencari harta. Sesuai dengan sumpahnya, orang menjadi bupati itu kan taat pada konstitusi, taat pada peraturan. Artinya, tugasnya cuma satu, melayani rakyat dan melayani negara sesuai dengan UU," pesan Zulkifli.

Meski demikian, Zulkifli turut menyoroti soal syarat dan peraturan seseorang sebelum menjadi pejabat negara ataupun anggota Dewan. Kocek mahal yang harus dikeluarkan untuk menjadi orang penting di negeri ini, menurut Zulkifli, ikut menjadi pemicu budaya korupsi.

"Anda bayangkan, gaji menteri Rp 19 juta, saya ini mantan menteri (Kehutanan), (gaji) DPR lumayan tinggi, puluhan juta DPR tinggi sekali. (Gaji) Bupati Rp 6 juta sedangkan mau jadi bupati biayanya mahal sekali. Belum iklan, belum pasang spanduk, belum hadiah, belum sembako, belum sarung, belum transport," tutur dia.

"Nah, kalau ini tak diatur, saya kira bagaimanapun korupsi tidak bisa hilang. Bagaimana lingkungannya begitu, caranya begitu, UU-nya juga begitu, tarung bebas," imbuh Zulkifli. (gbr/dkp)