Jelang Pilkada, KPK: OTT Kepala Daerah-DPRD Makin Banyak

Jakarta - Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menyebut transaksi uang haram meningkat menjelang pilkada. Giri pun menyebut unsur yang paling kerap terjerat adalah eksekutif dan legislatif di daerah.

"Merem aja dapat kita, apalagi menjelang pilkada serentak, pemilihan legislatif, dan lain-lain. Logistik 2019, pemilu lagi 2018, fase-fase logistik. Bisa jadi KPK panen," kata Giri, Jumat (15/9/2017).

Giri menyampaikan hal itu dalam diskusi 'Integritas Partai Politik' di kantor DPP Perindo. Giri menyebut secara khusus bahwa nilai korupsi anggaran cukup signifikan.

"Yang disebut korupsi penganggaran dan itu nilainya besar sekali," ucap Giri.

"Korupsi penganggaran itu lumayan besar, tapi presentasi sebelum anggaran diketuk sudah ada proses korupsi," sambungnya.

Selain itu, Giri menyampaikan data yang dimiliki KPK. Menurutnya, 32 persen orang yang terjerat OTT berasal dari kepala daerah dan legislatif, sedangkan 25 persen lainnya dari swasta.

"Tapi harus kita perbaiki. Kalau tidak, dijamin 32 persen akan tambah terus dan OTT itu banyak lagi," ucap Giri. (tfq/dhn)