BNP2TKI: Tiap Tahun 30 Ribu TKI Ilegal Lolos ke Luar Negeri

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jumat, 15 Sep 2017 16:46 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid (Dok. BNP2TKI)
Jakarta - BNP2TKI memperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang ditimbulkan TKI ilegal itu.

"Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di kantornya, Jl MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Nusron mengatakan agen-agen nakal memanfaatkan terbukanya akses moratorium ke seluruh negara di Timur Tengah untuk mengirim TKI ilegal. Karena itu, pemerintah kesulitan memulangkan para TKI yang bermasalah.

"Jadi masih banyak yang jadi masalah, seperti misalnya dia dikirim ke negara Dubai tapi tidak paham apa yang harus dikerjakan atau dia nggak. Hal ini yang membuat perwakilan pemerintah tergopoh-gopoh untuk memulangkan mereka karena bermasalah," jelas Nusron.

"Ini masalah nyawa, di mana satu orang teraniaya akan berdampak di Indonesia," imbuhnya.

Karena itu, Nusron berencana mengubah sistem penempatan TKI di kawasan Timur Tengah. Dengan begitu, pemerintah dapat mencegah pengiriman TKI unskill atau unprocedural.

"Jadi kita akan rapat bertiga antara Kemenlu, Kemenaker, dan BNP2TKI untuk melakukan uji coba penataan ulang format penempatan TKI, pilot project-nya di 4 kota besar di Arab Saudi, seperti Jeddah, Madinah, Mekah, dan Riyadh," papar Nusron.

"Konsekuensinya, pemerintah harus melakukan adjustment skill dan kompetensi. Jadi lulusan SD sudah tidak bisa lagi mendaftar, minimal SMP, tapi dengan bekalan pendidikan setara SMK," ucapnya.

Dia berharap rencana penempatan TKI di kawasan Timur Tengah ini dapat segera terlaksana. Nusron mengatakan negara akan langsung terlibat dalam pemberlakuan program ini.

"Kita tahu banyak masalah yang timbul, hukuman mati, kekerasan fisik, tidak adanya program perlindungan sosial, dan lainnya. Jadi hikmahnya, dengan format baru ini, negara dapat langsung terlibat," tuturnya. (adf/rvk)